Opini Perpajakan dan Ilegalisasi Online  Shop di Indonesia

Perpajakan dan Ilegalisasi Online  Shop di Indonesia

 SEBELUM kita membahas lebih dalam tentang perpajakan ataupun ilegalisme yang ada di Indonesia, yuk kita renungkan sebenarnya bagaimana sistem pembayaran pajak di Indonesia? Apakah ada sanksi untuk mereka yang malas untuk membayar pajak online  shop? Atau bahkan ada orang yang belum aware, bahkan tidak tahu tentang sistem bayar pajak untuk online  shop?

Zaman ini banyak sekali penjualan-beli online  yang tidak sadar bahwa bahayanya tidak membayar pajak ataupun melakukan ilegalisme. Kali ini kita pun akan membahas tentang online  shop. Dimana pada akhir-akhir ini sudah ramai digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya situs jual beli online  ini diharapkan dapat memberi kepuasan terhadap konsumen.  Namun masih ada saja dari berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin meraup keuntungan untuk diri sendiri.

Tidak hanya itu. Situs jual beli online  ini masih mempunyai satu masalah besar yang akan menjadi topik pada artikel ini. Yaitu kita belum bisa mengetahui apakah situs jual beli online  ini dinyatakan legal/ilegal?

Masalah inilah yang akan kita pecahkan pada artikel ini. Tapi sebelum kita beranjak ke pokok masalah, ada bagusnya kita terlebih dahulu mengetahui apa pengaruh dan peranan teknologi informasi terhadap perkembangan bisnis online  di Indonesia.

Dalam dunia bisnis online  tentunya bidang TI (teknologi informasi) sangatlah berperan di dalamnya. Saat ini butik pun bisa saja tidak harus memiliki tempat atau wujud nyata dimana kita bisa berkunjung dan memilih barang-barang yang diinginkan di sana. Kini kita hanya tinggal membuka sebuah halaman website. Kemudian kita dapat langsung melihat-lihat dan memilih barang apa saja yang ingin kita beli dan dalam jangka waktu yang singkat barang tersebut dapat kita miliki.

Sekarang, kita ambil contoh belanja di Mal, bila belanja di Mal kita harus mengitari toko demi toko. Tetapi di internet, berbagai tokolah yang akan datang dan pergi di depan mata kita. Tidak ada tempat yang terlalu sempit untuk berdagang, terutama jika tempat itu bernama internet.

Namun untuk dapat membangun sebuah sarana atau tempat untuk menampilkankan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, kita membutuhkan tenaga atau pengetahuan tentang TI tersebut dalam merancang sebuah toko online . Online  shop merupakan bentuk yang lebih sederhana, antara pembeli dan penjual dapat langsung berinteraksi. Pembayaran tidak harus menggunakan payment gateway.

Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan, apakah online  shop adalah perdagangan legal/ilegal? Legalitas usaha sebenarnya tidak hanya untuk perusahaan besar sekelas CV atau PT. Tapi, online  shop pun perlu memiliki legalitas usaha.

Legalitas yang diperlukan untuk bisnis online  hanya ada dua, yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).  Tentunya hampir rata-rata bisnis online  dinyatakan legal selama Tidak berbasis cybercrime juga penipuan. Seperti salah satu contoh bisnis online  legal yang dapat Anda coba adalah dengan menjalankan program bisnis online  afiliasi marketing, karena biasanya cenderung menjual produk yang berbentuk ebook yang berisi berbagai macam informasi.

Jadi bagaimana dengan bisnis online  yang ilegal? Bisnis online  dinyatakan ilegal bila dia menjual sesuatu yang tidak seharusnya dijual di lapak terbuka (sosial media). Dan, dia dinyatakan ilegal bila bisnis tersebut bisa merugikan orang lain. Contohnya baru-baru ini ada  kasus yang sangat merugikan masyarakat juga meningkatkan ketakutan pada banyak orang. Yaitu adanya perdagangan organ tubuh online , ini adalah salah satu contoh besar untuk bisnis online  ilegal. Tetapi pada saat ini ada hukuman berat untuk bisnis online  ilegal.

Baca :   PAD dari BPHTB Lamtim Tembus Rp1,5 M

Seperti pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Lalu bagaimana seharusnya sistem perpajakan yang ada di Indonesia? Era teknologi telah membawa gaya hidup tersendiri bagi para pelaku bisnis. Kini, transaksi online  telah menjamur dengan omzet sampai miliaran rupiah. Tentu saja dari sisi pajak, hal ini sangat besar potensinya yang harus diambil untuk menjadi pemasukan pajak.

Ada beberapa potensi pajak dari bisnis online . Pertama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak 1 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online  yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi online  yang dilaksanakan pengusaha e-commerce baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP selama ini telah memungut PPN di dalamnya dan menyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi e-commerce sangat berbeda dengan transaksi konvensional.

Kedua, Pajak Penghasilan (PPh). Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi online ,  para pengusaha e-commerce juga wajib dikenakan PPh. Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan penghasilan/omzet bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset.

Pemerintah mengatakan kalau pengenaan pajak ini bukan hal baru, melainkan penegasan karena kegiatan e-commerce sudah diatur dalam dua kegiatan besar. Yaitu (a) Classified Ads (jasa layanan pasang Iklan di situs online ), yakni kegiatan menyediakan tempat secara online  untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan Iain-lain bagi pengiklan. Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini di antaranya adalah pemilik situs penyedia layanan iklan (classified Ads) pengiklan dan pengguna iklan/pembaca. Dalam kegiatan ini, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang materi promosi barang dan atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi secara online .

(b) Online  Marketplace (Penyedia Layanan Jual Beli Online ), yakni kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko online  di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online . Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online  (market place) sebagai penyelenggara, penjual dan pembeli. Dalam kegiatan ini, terdapat kewajiban PPh dan PPN. PPh dikenakan pada penjual atas penambahan penghasilan akibat barang yang laku dijual, sedangkan PPN dikenakan kepada pembeli atas proses perpindahan barang antara penjual dan pembeli melalui marketplace tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini siklus proses bisnis dari sebuah market places (toko online ):

  • Penyelenggara market place mempromosikan situsnya agar banyak calon penjual dan pembeli mendaftar sebagai anggota (biasanya pendaftaran secara gratis)
  • Calon penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli secara online di situs market place
  • Pembayaran transaksi melalui rekening pemilik market place di mana pemilik market place sekaligus menjamin transaksi jual beli tersebut berlangsung aman melalui sistem online .
  • Uang dari pembeli yang masuk ke rekening market place baru akan di transfer ke rekening penjual setelah penjual mengirimkan barang ke pembeli yang dibuktikan dengan adanya bukti resi pengiriman.
Baca :   PAD dari BPHTB Lamtim Tembus Rp1,5 M

 

Masing-masing kegiatan e-commerce tersebut sudah diatur mengenai kewajiban untuk membayar PPN dan PPh atas transaksi yang dilakukan. Apapun jenis bisnisnya, jangan sampai terlambat membayar pajak demi pembangunan negara. Namun sayangnya, bagi sebagian besar orang yang berkecimpung di bisnis online, termasuk publisher iklan, dropshipper, pemilik toko online , dan lainnya masih enggan membayar pajak. Selain tidak mau repot, kurangnya informasi mengenai pajak bisnis online  yang harus dibayar juga menjadi alasan.

Sehingga banyak yang memilih untuk tidak membayar, apalagi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Padahal, NPWP semakin lama semakin penting tingkat kepemilikannya, seperti: untuk membeli rumah, membeli mobil, dan sebagainya.

Jika pebisnis online  mau meluangkan waktunya untuk mencari informasi, pajak bisnis online  tidaklah serepot yang dibayangkan. Pemerintah sudah mempermudah perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak perorangan dan badan usaha yang memiliki omzet per tahun kurang dari Rp 4,8M, yaitu hanya sebesar 1% dari omzet.

Misalnya seorang pebisnis online  dengan penghasilan pada bulan Januari dari situs iklan online  seperti Google Adsense, KlikSaya.com, Amazon.com, dan sebagainya total sebesar Rp 10 juta maka pajak yang harus dibayar sebesar 1% x Rp 10 juta = Rp 100 ribu. Pembayaran pajak bisnis online  selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya. Artinya, untuk penghasilan bulan Januari, pajaknya harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 Februari.

Pembayaran PPh dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan. Pada saat membayar, wajib pajak harus menyerahkan form SSP yang telah diisi. Simpan baik-baik lembar SSP yang dikembalikan pihak bank/kantor pos atau bukti pembayaran lain, jika menggunakan metode pembayaran yang lain, seperti: e-Banking dan ATM, karena nanti disertakan pada saat menyerahkan SPT Tahunan. Untuk wajib pajak yang terkena aturan PPh 1%, termasuk para pebisnis online , mengisi SPT sangat mudah, karena selain mengisi data identitas dan nomor NPWP, isian lainnya cukup diisi dengan nihil atau tanda centang.

Selain mengisi SSP dan membayar pajak setiap bulannya, pebisnis online  juga harus mencatat besarnya penghasilan yang diperoleh setiap bulan. Form isian sudah disediakan dan dapat diambil di kantor pajak atau dapat membuat sendiri dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, ketika menyerahkan SPT di bulan Maret, selain form SPT juga harus menyertakan bukti pembayaran pajak bulanan serta lembar penghasilan.

Taat Membayar Pajak

Penghasilan besar yang diperoleh dari bisnis online  menjadi potensi bagi pemerintah mewajibkan para pebisnis online  untuk membayar pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah bertujuan meningkatkan pemenuhan target penerimaan pajak non migas dan pajak yang dibayarkan akan masuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertanyaannya, apakah perpajakan itu sudah ditegakan di Indonesia? Atau semua hanya formalitas untuk kas yang ada di Indonesia? (*)

penulis : Rehmuliana Yasinta Angela, London School of Public Relation Writing

 

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini