Advertorial Soal Kasus Caleg PKB, Pengamat: Tidak Sesuai yang Dituduhkan

    Soal Kasus Caleg PKB, Pengamat: Tidak Sesuai yang Dituduhkan

    RADARLAMPUNG.CO.ID – Persoalan pemasangan stiker one way di kendaraan online oleh salah satu caleg DPR RI dari PKB M. Khadafi berlanjut di persidangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung.

    Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dr. Budiono, S.H., M.H. menyebut, persoalan pemasangan stiker yang dianggap Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi tersebut dinilai kurang tepat.

    ’’Caleg DPR RI dari PKB ini tidak melakukan pelanggaran administrasi kampanye pemilu sebagaimana yang dituduhkan atau dilaporkan oleh Panwaslu Kedaton. Sebaiknya, Bawaslu Bandarlampung independen dan objektif dalam memutus perkara ini. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dan mendapat pesanan dari kompetitor DPR RI lain,” sebut Budiono dalam rilis yang diterima radarlampung.co.id, kemarin (24/2).

    Baca :   Prabowo Bakal Sapa Masyarakat Lampung, Berikut Agendanya

    Menurut Budiono, sangkaan panwaslu bahwa mobil Grab termasuk ke dalam angkutan umum/sarana/prasarana publik yang berkategori angkutan sewa khusus menurut pasal 5 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus pada kasus ini tidak tepat. Sebab ada perbedaan antara angkutan umum dan angkutan khusus.

    ’’Penafsiran Panwaslu Kedataton sangat luas tentang angkutan online yang dinilai masuk kategori angkutan umum. Sebab, angkutan online bukan angkutan umum,” tegas Budiono.

    Baca :   Kantor KPU Lampung Ricuh, Masa Bakar Ban

    Perbedaan ini telah dijelaskan, dimana Angkutan Umum telah diatur dan tunduk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan Angkutan Online atau Taksi Online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

    Tinggalkan Komentar

    Silakan masukkan komentar Anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini