Pengangkatan P3K, BKD Tunggu Regulasi Pusat

Ilustrasi

radarlampung.co.id – Sebanyak 28 bidan tengah menunggu kepastian status mereka. Setelah dinyatakan tidak diangkat menjadi CPNSD, mereka dikabarkan mendapat status baru, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, hingga kini belum ada penjelasan terkait wacana tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandarlampung Saad Asnawi mengakui hingga kini pihaknya belum mendapat kejelasan terkait pemberlakuan status P3K. Alasannya, sampai saat ini pemerintah pusat belum juga menelurkan regulasi terkait P3K.

’’Pemberlakuan status P3K mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Tapi, sampai saat ini aturan teknis pengangkatan P3K sedang tahap pembahasan pusat,” ujar Saad saat dikonfirmasi Radar Lampung kemarin.

Kabar yang beredar, status itu pun tidak serta merta bisa disandang mereka yang gagal diangkat menjadi CPNSD. Melainkan harus kembali menjalani tes yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat. Terkait hal tersebut, Saad juga mengaku belum mendapat kepastian tetap.

’’Pada dasarnya tenaga mereka masih sangat dibutuhkan karena memang jumlah bidan yang ada saat ini masih terbilang sedikit. Karenanya, kalau bisa untuk menajdi P3K tidak perlu lagi melalui tes,” ucapnya.

Mengenai honor, pihaknya berharap tidak membebani keuangan daerah. ’’Kalau memang bisa ya kita berharap gaji mereka dianggarkan dalam APBN. Tapi kalau tidak bisa saya kira dengan segala perhitungan yang ada APBD kita masih mampu untuk mem-backup gaji mereka,” tandasnya.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY