Dihadiri 50 Pemda Se-Indonesia

Herman H.N. Jadi Pembicara di PT SMI

PEMBICARA: Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. saat menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang digelar PT SMI di Hotel Aston Inn, Lombok, NTB, kemarin (20/4). FOTO HUMAS PEMKOT BANDARLAMPUNG

radarlampung.co.id – Untuk kali kedua, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. menjadi tamu istimewa PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kemarin (20/4), dia kembali menjadi narasumber dalam sosialisasi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang digelar PT SMI di Hotel Aston Inn, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelumnya, Herman H.N. juga menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh PT SMI di JCC Senayan, Jakarta, pada 10 November 2016.

Kemarin, di hadapan perwakilan 50 pemda potensial se-Indonesia, Herman memaparkan pandangannya mengenai peranan PT SMI dalam menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah.

Herman mengatakan, Pemkot Bandarlampung telah kali kedua melakukan pinjaman ke pusat. Pertama pada 2012 dengan meminjam Rp95 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membangun dua fly over, pelebaran jalan, dan pengaspalan jalan.

Tahun ini, utang tersebut lunas dan selanjutnya pemkot kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp300 miliar yang disetujui Rp237 miliar. ”Dana pinjaman ini digunakan untuk membangun dua fly over, dua underpass, sejumlah pembangunan infrastruktur, dan pelebaran 17 ruas jalan,” jelasnya.

Sementara, dalam sambutannya, anggota Direksi PT SMI Agresius Kadiaman mengatakan, tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk memperkenalkan PT SMI selaku lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum BUMN.

PT SMI, kata dia, ada untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur daerah dalam bentuk pinjaman daerah sesuai Permenkeu No. 174/PMK.08/2016. Perusahaan milik Kementerian Keuangan itu juga mampu memberikan opsi-opsi alternatif pembiayaan. Yakni pinjaman daerah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

’’Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011 mengenai pinjaman daerah, pemda dapat melakukan pinjaman dari permerintah pusat, pemerintah daerah lain, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan masyarakat,” sebutnya.

Menurutnya, opsi pinjaman daerah merupakan solusi bersama terkait bagaimana membuat skema pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Dana pinjaman daerah, kata dia, merupakan alternatif pembiayaan selain APBN dan APBD dalam membantu pemda mempercepat pembangunan. ’’Sumber pendanaan alternatif ini diharapkan mampu mempercepat proses pembanguan infrastruktur di daerah,” kata dia.

Acara tersebut dihadiri Direktur Pembiayaan dan Transfer non-Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Ubaidi Sochech Hamidi, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Brahmantyo Isdijosom, Tenaga Ahli Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri Bejo Mulyono dan Bupati Konawe Sulawesi Tenggara Kerry Konggoasa.

Bejo Mulyono mengatakan, salah satu persyaratan pinjaman adalah ditujukan untuk membiayai belanja modal dan tidak diperbolehkan untuk membayar utang. (sur/c1/whk)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY