NPHD Bawaslu Masih Terhambat

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG – Jelang pelaksanaan pilkada serentak 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pihak pengawasan pilkada dan stakeholder terkait. Rakor ini ditujukan untuk menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan anggaran pengawasan pilkada 171 daerah di 2018.

Dari 17 provinsi yang akan menyelenggarakan pilgub di 2018, Lampung menjadi salah satu provinsi yang belum siap dalam hal pendanaan angggaran untuk pengawasan.

Komisioner Bawaslu Lampung Ali Sidik mengatakan, dalam rapat tersebut dihadiri olehseluruh pihak pengawas dari 171 daerah yang akan menyelanggarakan Pilkada serentak 2018

Menurutnya, dalam rapat itu difokuskan pada kesiapan anggaran pengawasan pelaksanaan Pilkada. “Kita juga diundang dalam rakor hari ini (kemarin). Pihak kementerian intinya menekankan soal penyediaan anggaran sebelum pelaksanaan tahapan dimulai,” kata Ali saat dihubungi semalam.

Ia menambahkan, dalam rakor tersebut juga menghasilkan kesamaan persepsi bahwa bagi daerah yang belum melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk segera diselesaikan.

Dasarnya, kata dia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 44 dan 51 Tahun 2015 tentang penyediaan dan pengelolaan  dana kegiatan Pilgub. “Nah bagi daerah yang belum menganggarkan dana pengawasanya diminta untuk mempercepat prosesnya. Ini menjadi harapan kita juga agar menjadi perhatian pihak Pemprov,” ujarnya.

Menurut Ali, berdasarkan Rakor tersebut terungkap bahwa dari 17 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilgub, baru 6 provinsi yang sudah menandatangani NHPD. Sisanya, 7 provinsi masih dalm proses dan 4 provinsi belum dibahas sama sekali.

“Untuk provinsi Lampung ini masih dalam prose, mudah mudahan hasil pertemuan tadi akan mempercepat pembahasan anggaran dengan TAPD provinsi Lampung,” jelasnya.

Namun, Ali menyatakan p[ihaknya belum mendapatkan jadwal ulang atas pemabbahan anggaran yang tertunda kemarin. Hingga saat ini, kata dia, pihak TAPD belum mengundang kembali untuk melakukan pembahsan anggarn.

“Belum dijadwalkan lagi. Tapi pastnya pembahsan itu harus dilanjutkan secepatnya. Seharusnya dari pertemuan tadi itu bisa menjawab keraguan pihak Pemprov untuk penyelesaian finalisasi anggaran pengawasan. Apalagi tadi ada juga perakilan dari Pemprov LAmpung yang ikur Rakor,” tandasnya.

Ali menegaskan, mengingat jawdwal tahapan Pilgub diperkiraakan dimulai pada September tahun ini, pihaknya berharap NHPD harus sudah ditandatangani paling lambat Juli 2017. Sebab, kata dia, setelah NPHD ditandatanagni masih ada proses administrasi dan registrasi yang memakan waktu tidak sebentar

“Sebenarnya untuk deadline NHPD ini menyesuaikan jadwal KPU. Estimasinya itu tahapan September, jadi ya harus sebelum september. Idealnya Juli atau paling lambat Agustus, karena akan ada proses lagi setelah NPHD ditanda tangan,” pungkasnya. (kyd/c1/gus)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY