Awasi Dana Desa, Maksimalkan Satgas

Provinsi Bakal Kumpulkan Dinas PMD Se-Lampung
197
Ilustrasi

BANDARLAMPUNG – Kegiatan ’’pelesiran” para istri peratin di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) ke Bali dengan menggunakan anggaran dari dana desa (DD) mendapat perhatian khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung.

Kepala Dinas PMD Lampung Yuda Setiawan mengaku segera mengambil langkah dengan mengumpulkan seluruh Dinas PMD se-Lampung guna mengiventarisasi persoalan. ’’Insya Allah Senin (14/8) kami panggil seluruh PMD yang ada. Termasuk PMD Lambar. Karena Dinas PMD kabupaten/kota yang bisa mengintervensi pengawasan langsung di tingkat daerah,” kata dia.

Dia menambahkan, dalam regulasinya memang tidak ada larangan untuk melakukan pengembangan peningkatan kapasitas. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut haruslah tercantum dalam APBDes. “Kita mau lihat. Tercantum atau tidak dalam APBDes. Prioritas atau tidak?” tegasnya.

Yuda menambahkan, APBDes di masing-masing daerah memiliki kebijakan tersendiri. Namun, kata dia, pihaknya tidak bisa mengintervensi secara langsung karena dalam peyusunannya tidak terlibat langsung.

Namun demikian, lanjut Yuda, pihaknya memiliki kewenangan pengawasan. Fungsi monitoring ini dapat dilakukan melalui tim satgas Dana Desa yang terdiri dari Dinas PMD, Tenaga Ahli PMD, Inspektorat dan BPKP.  “Itu baru dibentuk. Untuk tupoksinya kita konsul ke tim satgas pusat. Dan kami baru saja pulang untuk konsultasi itu,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa tengah menyelidiki penggunaan DD di kabupaten tersebut. Terutama mengenai DD yang dipakai untuk ’’pelesiran” ke Bali oleh istri kepala desa (Kades) se-Lambar yang dibungkus dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK.

Informasi penyidik Kejari Liwa tengah menyelidiki hal tersebut disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Syafrudin kepada Radar Lampung kemarin (10/8). Menurut Syafrudin, penggunaan DD untuk pelesiran jelas menyalahi aturan. ’’Kan DD sesuai perundang-undangan digunakan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas umum di desa supaya masyarakat desa bisa merasakan pembangunan,” katanya.

Karena itu, kata mantan direktur tindak pidana umum Kejaksaan Agung ini, dirinya sudah memerintahkan Kejari Liwa untuk menyelidiki permasalahan tersebut. ’’Sejak baca beritanya di Radar Lampung, saya langsung perintahkan Kasipidsus (kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Red) Kejari Liwa untuk menindaklanjutinya,” ujar Syafrudin seraya mengatakan, pihaknya akan fokus mengawasi penggunaan dana desa.

Dia menjelaskan, informasi yang diterimanya, Kejari Liwa sedang menelaah serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna dilakukan penyelidikan. Orang nomor satu di korps Adhyaksa Lampung ini mengatakan,  pemberitaan di media massa bisa dijadikan pihaknya sebagai bahan acuuan penyelidikan di kejaksaan. ’’Sudah saya perintahkan. Teknisnya seperti apa, ya itu biarkan penyidik nanti yang bekerja,” katanya.

Syafrudin kembali mengingatkan sudah ada dua Kades yang dipenjara lantaran mengorupsi DD. Menurutnya, modus yang digunakan oleh kedua oknum Kades tersebut dengan memalsukan surat pertanggungjawaban. Sementara laporan lainnya  yang dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas) masih dalam penyelidikan. (abd/c1/fik)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here