Bangunan Dirobohkan, Warga Lapor Polisi

546
DIROBOHKAN: Satu bangunan di lahan pembangunan fly over Jl. Teuku Cik Ditiro–Jl. Pramuka akhirnya dirobokan Pemkot Bandarlampung. FOTO RIMA/RADAR LAMPUNG

BANDARLAMPUNG – Penggusuran satu bangunan di lahan pembangunan fly over Jl. Teuku Cik Ditiro–Jl. Pramuka benar dilakukan Pemkot Bandarlampung.

’’Sudah kami gusur. Kalau mereka mempertanyakan tentang hak siapa yang melakukan penggusuran, itu sudah diputuskan pengadilan bahwa itu tanah negara,” ungkap Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bandarlampung Pola Pardede kepada Radar Lampung.

Dilanjutkan, jika saat ini masih ada yang mengklaim tanah tersebut miliknya, Pola mempersilakan. Namun, warga bersangkutan harus memiliki dokumen lengkap. Bukan sekadar surat kuasa.

’’Ada surat kuasa di atas tahun 2000. Padahal, yayasan itu sudah ditetapkan bubar semua pada tahun 1979,” jelas dia.

Saat disinggung soal sertifikat yang baru diterbitkan di tahun ini, di atas tanah seluasn 2000 meter persegi milik PDAM, Pola merasa hal tersebut tak menjadi masalah. ’’Ya kalau sertifikatnya baru diterbitkan sekarang ya nggak apa-apa. Karena prosesnya lama itu. Kalau ada yang ingin klaim harus memiliki sertifikat yang dimiliki pemkot,” tambahnya.

Hal ini juga dipertegas Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Dirinya mengatakan, tanah tersebut jelas milik Pemkot. Karena telah mendapat penyerahan surat atas tanah tersebut.

’’Gele Harun telah menyerahkan surat kepada pemkot Bandarlampung. Pada 1979 itu ada ganti rugi sebesar Rp5 juta. Itu ditandatangani keluarga Gele Harun semuanya. Ini juga sudah diperkarakan dan untuk penggugat tidak dapat diterima,” lanjut dia.

Sementara, Herman H.N. juga menemukan pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan dirinya. Dalam surat tersebut, di tanah yang berada di Jl. Pramuka, Kelurahan Sumber Rejo, Kemiling, yang dipergunakan Pemkot Bandarlampung untuk kebun bibit PKK, selama ini adalah pinjam pakai dan sebenarnya tanah tersebut milik almarhum Mr. Gele Harun yang saat ini dkuasai anak-anak almarhum.

’’Pemalsuan tanda tangan ini nggak bener, bisa dihukum. Pemalsuannya juga sudah saat saya jadi Wali Kota. Meskipun itu sudah minta maaf tertulis. Tapi saya maunya minta maaf langsung,” tegas Herman.

Terpisah, David Sihombing selaku pengacara Subroto selaku pemilik tanah mengaku saat penggusuran dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya, proses penggusuran sangat cepat. Untuk itu dirinya akan mempersiapkan hal lain untuk kembali membawa permasalahan ini kejalur hukum.

’’Saya datang tadi penggusuran, namun prosesnya sangat cepat. Untuk itu saya tidak bisa menghalanginya,” jelas dia. David berencana melaporkan kasus ini ke Polda Lampung ataupun Mabes Polri. Dirinya segera mengumpulkan alat-alat bukti yang kuat untuk menghadapi kasus ini. ’’Kita juga akan melakukan gugatan ke PTUN untuk kasus ini,” lanjut dia.

Mujahidin, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung menyatakan, saat ini tanah tersebut dalam proses penyelesaian. Namun, dirinya memastikan Pemkot Bandarlampung memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

’’Keduanya masih dalam tahap penyelesaian. Tapi Pemda sudah punya sertifikat itu. Kalau ada pihak lain mengaku juga memiliki sertifikat, harus diselesaikan dengan cara turun kelapangan,” jelas dia.

Nah, pembebasan lahan ini, jelas Mujahidin merupakan jenis pembebasan langsung. Dimana Pemkot bisa langsung turun tanpa harus melalui Kantor Pertanahan. ’’Kalau di atas lima hektar baru bisa melalui kami. Sekarang kan punya pemda melalui PDAM kan hanya 2000 meter persegi. Sisanya itu ya masih milik Yayasan Budi Suci,” jelas dia. (rma/c1/sur)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here