Email Berita  Print Berita  PDF Berita

JAKARTA – Jumlah penghematan renovasi ruang Badan Anggaran (Banang) DPR RI pasca keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR ditaksir senilai Rp14,5 miliar. Meski jumlahnya sudah berkurang lebih dari Rp5 miliar dari pagu anggaran sebelumnya, renovasi ruang banang masih bisa lebih dihemat lagi.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (3/2). Meski saat ini jumlah anggaran itu telah dikurangi dengan mengganti sejumlah barang, Marzuki menilai penghematan tersebut masih kurang. ’’Saya bilang harga Rp14,5 miliar masih mahal, ini pandangan saya,’’ ujarnya.

Menurut Marzuki, anggaran renovasi banang bisa menghemat dalam pagu pengadaan information technology (IT) atau teknologi informasi senilai Rp7,5 miliar. Jumlah itu sekitar separuh dari jumlah anggaran renovasi pasca penghematan. ’’Bisnis IT itu bis tisani, bisnis tipu sana-sini,’’ terangnya.

    Dalam hal ini, jangan sampai pihak Setjen DPR bisa ditipu oleh konsultan. Menurut dia, untuk pengadaan IT yang diperlukan sudah terdapat standardisasi. Misalnya untuk petugas Setjen DPR di banang, juga cukup menggunakan komputer sederhana.

’’Ini kan pengalaman, misalnya untuk staf administrasi saya, komputer untuk ngetik saja komputer jangkrik itu cukup,’’ ujar Marzuki yang juga ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tersebut.

Dia menjelaskan, pihak Setjen DPR harus menjelaskan seperti apa IT yang dibutuhkan untuk keperluan renovasi banang. ’’Mereka sih pasti kasih tawaran yang macam-macam yang tidak kita perlukan,’’ tukasnya.

    Marzuki mengungkapkan, dirinya pernah membangun sistem IT di perusahaan Semen Baturaja dengan harga murah. Hal itu dilakukan karena dapat menentukan fasilitas dan spesifikasi IT yang benar-benar diperlukan. ’’Makanya harga Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar itu tidak wajar,’’ ucapnya.

Apakah ada ketidakpahaman BK dalam penghematan banang? Marzuki membantah anggapan itu. Menurut dia, BK sudah melakukan upayanya agar terjadi penghematan dalam proyek renovasi banang. ’’BK tidak salah. Tugas BK pelanggaran etik, tetapi tidak salah juga ini dikembalikan,’’ jelasnya.

Dia menegaskan perlunya dilakukan pengurangan atas komponen yang masih bisa dihemat. Ini supaya pihak konsultan juga tidak terjerat kasus hukum. ’’Kalau tidak mau diperiksa KPK, yang untungnya besar dikembaliin,’’ tandasnya.

Terpisah, Ketua BK M. Prakosa mengatakan, ada empat komponen barang di ruang banang yang impor. Yakni kursi Jerman, TV wall buatan Korea, perangkat lighting atau penerangan dari Belanda, dan karpet asal Amerika Serikat. Dari semua item impor itu, hanya disepakati penggantian dua item, yakni kursi dan lampu. ’’Kalau kursi tinggal angkut. Lampu juga bisa diganti dengan yang lebih murah. Tetapi kalau yang lain harus membongkar,’’ kata dia.

    PT Pembangunan Perumahan selaku pelaksana proyek mengaku tidak bisa mencopot karpet yang sudah telanjur terpasang. Begitu juga dengan tiga paket TV wall yang menggantung di dinding ruang banang.

Prakosa menjelaskan, TV wall memang bisa diganti dengan yang lebih murah. Tetapi, perangkat kabel yang terpasang di balik dinding harus ikut diganti. Artinya, mau tidak mau harus dilakukan pembongkaran kembali terhadap ruang banang. ’’Kalau sampai dibongkar, jatuhnya lebih mahal lagi,’’ ujarnya.

Selain kursi dan lampu impor, perangkat sound system juga akan diganti. ’’Sekarang ini sound system-nya nirkabel. Diganti dengan yang kabel saja,’’ tegas politisi PDIP itu. Dengan penggantian ketiga barang tersebut, dapat dihemat Rp5,7 miliar.

Menanggapi permintaan Marzuki Alie supaya dilakukan penghematan dari perangkat IT, Prakosa mengaku itu memang belum dibahas. ’’IT belum dibicarakan,’’ katanya. Tetapi, dia mengingatkan tidak mudah melepas perangkat IT yang sudah telanjut terpasang. ’’Kami kira ini hal maksimal yang bisa dicapai dalam penghematan itu,” ujar Prakosa.

    Dia menambahkan, BK juga telah mengirimkan surat kepada BURT. BK, paparnya, meminta BURT membatalkan salah satu keputusan rapatnya pada 9 Desember 2011. ’’Ada keputusan renovasi ruang banang dapat dijadikan acuan untuk renovasi ruang rapat alat kelengkapan dewan yang lain. Itu harus dibatalkan,’’ tegasnya.

    Sementara itu, pada Kamis (2/2) pukul 23.15 WIB, pembongkaran ruang banang seperti yang sudah direncanakan, akhirnya terealisasi. Sejumlah tenaga dari PT Pembangunan Perumahan mengambil 178 kursi merek Vitra yang harganya mencapai Rp24 juta per buah. Kursi itu nantinya digantikan dengan kursi lain dengan kisaran harga Rp1,5-2 juta.

    Kepala Biro Humas Setjen DPR Jaka Winarko menyatakan, penggantian komponen ruang banang akan dilakukan secara bertahap. Setelah ini, akan dilakukan penggantian lampu dan sound system sebagaimana keputusan BK DPR. ’’Saat ini memang baru kursi,’’ ujarnya.

    Terkait usulan ketua DPR bahwa ruang banang masih bisa dihemat, Jaka menyatakan bahwa Setjen DPR saat ini masih melaksanakan keputusan BK DPR. Namun, tidak menutup kemungkinan jika usulan pimpinan DPR itu ditindaklanjuti dalam teknis selanjutnya. ’’Saat ini, keputusan resmi adalah dari BK,’’ ucapnya. (jpnn/c1/niz)

Empat Komponen Barang Impor di Ruang Banang:
1. Kursi Jerman (178 kursi merek Vitra @ Rp24 juta atau total Rp4,27 miliar).
2. TV wall buatan Korea (Rp1,8 miliar).
3. Perangkat lighting dari Belanda (Rp1,9 miliar).
4. Karpet asal Amerika Serikat (Rp980 juta).

Barang yang Diganti:
1. Kursi Jerman dengan kursi jati lokal seharga Rp1,5–2 juta.
2. Lampu Belanda dengan lampu lokal.
3. Sound system nirkabel dengan sistem kabel*
* Bukan barang impor
Target efisiensi (sementara): Rp5,7 miliar

Produk Mahal Lain yang Masih Berpotensi Diganti:
Perangkat IT seharga Rp7,5–8 miliar.