Email Berita  Print Berita  PDF Berita

Sikapi Prahara Demokrat
JAKARTA - Internal Partai Demokrat (PD) semakin gelisah dengan kondisi partainya terkini. Terutama terkait gonjang-ganjing wacana pelengseran Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum dari jabatannya, menyusul terus disebut-sebutnya yang bersangkutan ikut terlibat dalam kasus korupsi wisma atlet. Apalagi, Wakil Sekjen Angelina Sondakh sudah ditetapkan jadi tersangka.

Sejumlah politisi muda di Demokrat menganggap situasi sudah genting karena badainya terlalu dahsyat. Mereka berharap SBY yang menjabat ketua Dewan Pembina PD cepat mengambil tindakan menyelesaikan kepanikan di internal. ’’Kami mendorong segera ketua dewan pembina (SBY, Red) mengambil tindakan,’’ ujar Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalladi Jakarta kemarin (3/2).

Dia percaya, nantinya, dewan pembina bisa menyelesaikan masalah terkait Anas Urbaningrum secara etis dan fair. ’’The sooner the better, dengan begitu badai ini kami harap bisa segera selesai,’’ tandasnya.

Meski demikian, Ulil belum bisa menyebutkan tindakan seperti apa yang seharusnya diambil oleh SBY untuk menyelesaikan. ’’Kami percayakan penuh pada beliau sebagai ketua dewan pembina untuk menyelesaikan,’’ kata dia.

Hanya, secara pribadi, Ulil menyatakan bahwa secara faktual Demokrat telah tersandera karena terus disebut-sebutnya Anas ikut terlibat kasus korupsi. Menurut dia, perlu penyelesaian internal dengan cara gentle untuk menghadapinya.  ’’Namun, tetap dengan menghormati aturan partai,’’ ujarnya.

Apakah cara gentle itu maksudnya Anas perlu mundur sementara? Ulil hanya menyatakan bahwa semua pihak harus pula memperhitungkan aspirasi kader di bawah yang resah dengan kondisi partai terkini. ’’Termasuk, derasnya aspirasi publik juga perlu diperhatikan di sini,’’ imbuhnya, tanpa membantah bahwa maksud pernyataannya adalah dorongan mundur.

Solusi tersebut, lanjut dia, memang bisa menjadi alternatif tanpa harus menunggu kepastian proses hukum. Yaitu penetapan tersangka atau sebaliknya pernyataan tidak terlibat oleh KPK. ’’Kalau dibiarkan tanpa ada kepastian seperti sekarang, sangat berisiko bagi partai, dan kader di bawah sadar betul itu,’’ tandasnya.

Terkait wacana kongres luar biasa (KLB) sebagai salah satu alternatif lain, jika ternyata Anas tidak mau mundur, Ulil menegaskan kalau partai sudah hampir pasti menutup pintu itu. Menurut dia, KLB hanya akan menyita banyak energi partai. Lebih baik, energi tersebut diarahkan untuk mematangkan persiapan menghadapi pemilu mendatang. Penggantian ketua umum, kalau diperlukan, lebih baik menggunakan mekanisme lain. ’’Kami tidak ingin melaksanakan KLB. Kalau ada KLB itu sangat melelahkan, kongres alamiah saja,’’ katanya.

Sebagaimana diberitakan, desakan agar Anas mundur mulai muncul secara terbuka. Seperti disampaikan Ruhut Sitompul. Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi DPP PD itu menegaskan bahwa dengan bersedia mundur, partai bisa diselamatkan.

Pernyataan Ruhut itu kemudian memancing reaksi keras kader lainnya yang pro Anas. Gede Pasek Suardika menuding pernyataan Ruhut tersebut adalah bagian dari upaya sejumlah pihak melakukan kudeta terhadap ketua umumnya. Saling serang itu menguatkan potensi perpecahan yang sedang melanda Demokrat terkini.

Senada dengan Ulil, Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi Publik DPP PD Andi Nurpati juga memilih menyerahkan semua keputusan terbaik pada dewan pembina. Hal tersebut sebagai langkah untuk menyelesaikan silang sengkarut di Demokrat saat ini.

’’Semua kita serahkan pada dewan pembina, bagaimana solusi terbaik untuk partai. Kami semua pasti secara solid melaksanakannya,’’ ujar mantan anggota KPU itu. Andi sendiri bergabung ke Demokrat atas permintaan Anas.  

    Sementara, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie meminta kepada semua kader untuk tidak berbicara masalah internal Demokrat kepada publik. Menurut dia, masalah internal Demokrat harus diselesaikan tanpa perlu menimbulkan keributan yang memancing opini dari pihak luar. ’’Masalah internal Demokrat tidak perlu dibawa ke publik,’’ ujarnya.

Terhadap masalah yang menimpa ketua umum, ujar Marzuki, hal itu harus diselesaikan di tingkat DPP. Menurut dia, anggota dewan pembina tidak perlu berbicara dalam kaitannya masalah Anas. ’’Saya sampaikan ke anggota dewan untuk tidak perlu bicara mengatasnamakan dewan pembina,’’ tegasnya.

Hanya satu pihak, ujar Marzuki, yang ditunjuk dewan pembina menjadi juru bicara. Di mana Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng telah diberi mandat menjadi juru bicara. Di luar Andi, anggota dewan pembina lain diminta untuk tidak menyampaikan pandangan pribadi. ’’(Kalau ada), sanksi kita serahkan ke dewan kehormatan,’’ ujarnya mengingatkan.

Marzuki menilai, dengan usia Demokrat yang belum lama, masalah internal yang muncul dimanfaatkan pihak lain untuk memecah belah. Apalagi terkait wacana untuk pergantian posisi di internal Demokrat. ’’Jadi tidak perlu sampaikan ke koran, itu kewenangan majelis tinggi,’’ tandasnya. (jpnn/c1/ary)