Rabu, 1 Oktober 2014
     
Home Berita Utama Peringatan, Dilarang Merokok!

Peringatan, Dilarang Merokok!

2256
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
PP Pengendalian Produk Tembakau Disahkan
JAKARTA - Kemasan produk tembakau atau rokok bakal dilengkapi dengan gambar-gambar peringatan kesehatan. Hal itu menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

PP Nomor 109 Tahun 2012 itu sebenarnya sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 24 Desember 2012. Namun, publikasinya baru muncul mulai dini hari kemarin (9/1). Pengesahan itu bisa jadi melegakan. Pasalnya, pembahasannya banyak diwarnai tarik-ulur dan memakan waktu hampir tiga tahun.

’’Walaupun tertatih-tatih, akhirnya kita masuk menjadi negara yang mulai beradab karena sudah punya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian rokok,” kata Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo di Jakarta kemarin.

Inti dari PP tersebut adalah memberikan batasan yang ketat bagi peredaran rokok. Termasuk di dalamnya mengatur tentang iklan dan penjualan produk tembakau. Juga diatur mengenai ketentuan produksi dan impor, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan, serta kawasan tanpa rokok.

Aturan soal gambar peringatan kesehatan misalnya. Pasal 14 PP itu menyebutkan, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Peringatan itu tercetak menjadi satu dengan kemasan produk.

Gambar yang berisi informasi mengenai bahaya merokok tersebut bahkan harus ditampilkan cukup mencolok. Misalnya dicantumkan pada sisi bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40 persen serta diawali dengan kata ’’peringatan’’ dengan huruf putih dan dasar hitam. Begitu juga dengan produk tembakau yang wajib memberikan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar sesuai hasil pengujian.

Setiap produsen juga dilarang mencantumkan keterangan yang dinilai menyesatkan atau kata-kata bersifat promotif. Misalnya mencantumkan kata-kata light, ultra light, mild, extra mild,low tar, slim, special, full flavour, atau premium.

PP itu juga memberikan ketentuan bahwa jumlah batang dalam kemasan produk dan/atau pengimpor rokok putih tidak boleh kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan, kecuali bagi produk tembakau selain rokok putih mesin.

Aturan mengenai iklan rokok juga disebutkan dalam PP tersebut. Untuk media cetak misalnya, ketentuannya antara lain tidak diletakkan di sampul depan atau belakang media cetak, tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman, luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman, dan tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan.

Sementara untuk media penyiaran, ketentuannya, iklan rokok hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

Prijo menuturkan, PP yang sudah disahkan tersebut sudah merupakan hasil kompromi maksimal yang bisa dilakukan. ’’PP ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan, terutama dalam aspek kesehatan masyarakat,’’ katanya.

Namun dia tetap memberikan beberapa catatan pada PP tersebut. salah satunya terkait dengan implementasi PP. Dalam pasal 61, ketentuan mengenai pencantuman peringatan kesehatan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan. Sementara ketentuan mengenai pembatasan iklan dan promosi produk tembakau atau menjadi sponsor kegiatan diberlakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan

’’Implementasi paling lama 18 bulan ini yang menurut saya terlalu lama. Negara lain saja memberikan batasan enam bulan,’’ keluhnya. Dalam perhitungannya, jika mengacu pada ketentuan 18 bulan itu, maka hingga Presiden SBY selesai masa jabatannya, belum sempat melakukan evaluasi terhadap pelaksaan PP tersebut.

’’Ini yang menjadi kegalauan saya. Makanya mari kita dorong agar ini bisa sebelum 18 bulan sudah terimplementasi,’’ katanya. Pihaknya juga akan mendorong kementerian kesehatan agar bisa segera melakukan aksesi terhadap Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Deputi Menkokesra Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Emil Agustiono, menyatakan PP tersebut bakal berlaku efektif pada Januari 2014. ’’Semula, karena diperkirakan terbit medio tahun lalu, PP Tembakau sudah bisa diimplementasikan Januari 2014. Namun karena akhirnya PP terbit Desember 2012, pelaksanaannya baru aktif delapan belas bulan lagi,’’ jelas Emil di kantor Kemenkokesra, kemarin.

Emil pun menyadari, masih ada pihak yang merasa dirugikan dengan disahkannya PP Tembakau tersebut. Karena itu, dia mempersilahkan pihak-pihak yang berkeberatan tersebut untuk menggugat ke MK. "Sila jika ada yang keberatan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu normal saja, karena negara ini kan mengedepankan demokrasi," kata Emil .

Dia melanjutkan, pemerintah bakal berupaya memberikan pemahaman kepada pihak yang kontra PP Tembakau, dalam tahap sosialisasi yang berlangsung sejak aturan diteken. "Supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa tersakiti," ujarnya.

Sebelumnya, Menkes Nafsiah Mboi menyatakan telah bertekad untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan tembakau. Sebab, berdasarkan hasil survey GATS 2011, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia menduduki posisi pertama dengan prevalensi perokok aktif tertinggi. Yakni 67 persen pada laki-laki dan 2,7 persen pada perempuan.

Sementara di India, prevalensi perokok aktif pada laki-laki sebesar 47,9 persen dan 20,3 persen pada perempuan. ’’Sedangkan di Filipina, laki-laki 47,7 persen dan perempuan 9,0 persen. Jadi Indonesia yang tertinggi. Fakta ini sangat memprihatinkan. Angka ini menunjukkan kita gagal melindungi rakyat,’’ ujar Nafsiah.

Selain menyangkut prevalensi perokok aktif, Nafsiah juga merasa prihatin menemukan fakta bahwa bahaya asap rokok terkait keterpaparan terhadap asap rokok di Indonesia, cukup tinggi.

Berdasarkan survey tersebut, keterpaparan asap rokok di tempat umum seperti restoran, mencapai 85,4 persen atau sekitar 44 juta orang dewasa terpapar asap rokok. Sementara di tempat kerja, mencapai 51,3 persen atau sebanyak 14,6 juta orang dewasa terpapar asap rokok. Yang paling memprihatinkan, presentase paparan asap rokok di rumah mencapai 78,4 persen atau 133,3 orang terpapar asap rokok di lingkungan rumah.

’’Angka keterpaparan asap rokok di rumah ini harus menjadi perhatian serius. Saya mohon kepada bapak-bapak atau ibu-bu yang merokok, tolong jangan merokok di dalam rumah atau anda membunuh anak sendiri. Dulu waktu saya masih praktik sebagai dokter anak, beberapa pasien kecil saya ada yang sering batuk. Saya selalu tanya pada keluarganya, ada yang merokok di rumah. Dan jawabannya selalu ada,’’ ungkapnya.

Nafsiah juga mengaku miris menyaksikan masih banyak perokok yang tidak memperdulikan larangan merokok di sejumlah tempat umum. Dia mengungkapkan, para perokok tersebut bebas merokok di tempat yang dilarang karena tidak ada yang berani menegur. "Ayo jangan mau terima kalau ada orang yang merokok, sementara sudah ada tanda dilarang merokok. Kita harus benar-benar upayakan kawasan tanpa rokok di rumah dan di tempat umum,"tegas dia.

Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Muftie menyadari industri rokok merupakan industri yang kontradiktif. Di satu sisi, industri ini berkontribusi besar terhadap pendapatan cukai dan penyerapan tenaga kerja di sisi lain berkaitan dengan kesehatan. ’’Prinsipnya kami tidak keberatan, hanya saja ketetapan itu harus berimbang,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (grup Radar Lampung) tadi malam.

Muhaimin berkata ada beberapa pasal yang ia rasa masih mengganjal, yaitu mengenai aturan peringatan bahaya rokok berupa gambar dan rotasinya serta lama transisi pelaksanaan aturan itu. Ia berkata pada awalnya pihaknya ingin gambar peringatan terletak di bawah kemasan namun ternyata harus di atas. Sedangkan untuk masa transisi, pihaknya mengusulkan tiga tahun namun hanya 18 bulan saja.

Sulami Bahar, ketua umum Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero), mengungkapkan akan ada gerakan yang dilakukan untuk menanggapi aturan ini. Ia mengaku dari Asosiasi Petani Tembakau Jawa Timur sudah menginfokan. ’’Seperti apa gerakannya dan poin apa saja yang diusulkan masih akan dibahas. Dalam waktu dekat kami akan ada rapat internal untuk membahas ini,’’ terangnya .

Sulami sangat menyayangkan pemerintah yang akhirnya menetapkan aturan ini. Sejak dua tahun lalu ia telah berusaha keras untuk menolak adanya peraturan pemerintah ini. Sebab ia melihat aturan ini bakal mengganggu industri rokok dalam negeri. Industri rokok menyumbang pendapatan cukai sekitar Rp 80 triliun per tahun.

Dengan adanya PP tersebut, lanjutnya, kinerja industri rokok akan menurun. Itu terkait dengan adanya pembengkakan biaya produksi kemasan rokok baru dan turunnya penjualan. ’’Dengan adanya pembengkakan ini, dipastiokan harga rokok naik. Kenaikannya bisa sampai 30 persen,’’ ucapnya.

Selain itu, menurut, perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur PT Semanggi Mas Sejahtera, aturan ini tak hanya berimbas kepada produsen rokok tapi juga petaninya. Sulami berkata, selama ini penyerapan produksi petani didominasi oleh industri rokok. Jika produksi permintaan rokok turun tentu akan mengurangi penyerapan tembakau petani.

’’Imbas terbesar akan dirasakan petani tembakau di Jawa Timur. Sebab, produksi terbesar tembakau dan rokok nasional ada di sana,’’ tuturnya. Di Jawa Timur, pada 2011 produksi rokok mencapai 138 batang per tahun sedangkan produksi nasional mencapai sekitar 360 ribu batang per tahun.(jpnn/p2/c1/ary)

Poin Penting yang Diatur PP 109/2012 tentang Rokok

1. Rokok Putih Minimal Isi 20 Batang
Melarang rokok putih dikemas dalam kemasan yang berisi kurang dari 20 batang agar harga jual makin tak terjangkau masyarakat.
2. Istilah Rokok Mild dan Slim Dilarang
Istilah mild, light, low tar dianggap menyesatkan dan mengesankan rokok tidak berbahaya. Istilah rokok slim juga dilarang karena mengesankan seolah-olah bisa membuat orang jadi slim atau langsing.
3. Peringatan Bergambar 40 Persen
Pencantuman peringatan bergambar harus seluas 40 persen di sisi depan-belakang kemasan rokok. Selama ini, produk rokok di Indonesia hanya mencantumkan peringatan tertulis, bukan gambar.
4. Iklan Rokok Outdoor Maks 72 M2
Iklan rokok di luar ruangan luasnya tidak boleh lebih dari 72 m2. Jika ada harus dicopot.
5. Wajib Mencantumkan Peringatan 18+
Mencantumkan peringatan berbunyi ’’dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Jika dilanggar, pembeli terkena sanksi.
6. Dilarang Menyuruh Anak Beli Rokok

5 Negara Perokok Terbesar

1. Tiongkok 390 juta perokok atau 29% per penduduk
2. India 144 juta perokok atau 12,5% per penduduk
3. Indonesia 65 juta perokok atau 28% per penduduk (225 miliar batang per tahun)
4. Rusia 61 juta perokok atau 43% per penduduk
5. Amerika Serikat 58 juta perokok atau 19% per penduduk


Info Langganan