Rabu, 23 Juli 2014
     
Home Berita Utama SBY Ambil Alih Kepemimpinan PD

SBY Ambil Alih Kepemimpinan PD

510
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
Pimpinan KPK Sepakat Anas Tersangka
JAKARTA - Terjawab sudah nasib Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum di partainya. Usai menggelar rapat terbatas bersama anggota majelis tinggi, para petinggi, dan menteri PD, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memutuskan untuk mengambil alih sementara tugas-tugas kepemimpinan Anas. SBY meminta Anas untuk memfokuskan diri pada persoalan hukum yang tengah dihadapi.

’’Kepada Ketua Umum Partai Demokrat, saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi wakil ketua majelis tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan dan pembersihan partai ini. Saya berikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum,” jelas SBY dalam konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, tadi malam (8/2).

Ketua Majelis Tinggi PD itu juga menekankan kalau saat ini partainya akan mengutamakan upaya penataan dan pembersihan ketimbang memfokuskan pada Pemilu 2014. Sebagai salah satu upaya tersebut, SBY meminta dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kader partai. Terutama dewan pembina, dewan kehormatan, dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang baik legislatif maupun daerah.

’’Saya harapkan penandatanganan pakta integritas itu selesai pada bulan ini, Februari 2013. Bagi pejabat PD yang tidak bersedia menandatangani pakta integritas tersebut akan kita lakukan pemberhentian,” tegasnya.

SBY menekankan pakta integritas itu juga bakal menjadi salah satu persyaratan bagi para kader yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kepala daerah, bahkan kepala negara. Dia memastikan para kader partai yang tidak menandatangani pakta integritas tersebut tak bakal dicalonkan oleh PD untuk posisi apa pun.

’’Di samping melalui seleksi ketat, pakta integritas merupakan syarat penentutan anggota legislatif, calon gubernur, menteri, bahkan calon presiden dan Wapres yang akan diusung PD di masa mendatang,” tandasnya.

Selain itu, lanjut SBY, pihaknya juga akan melakukan reposisi terhadap personel partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru, termasuk kader yang menjadi anggota badan anggaran. ’’Acuan dari pergantian adalah kapasitas, the right person in the right place,” ujarnya.

Selanjutnya, SBY juga mewajibkan setiap kader utama menyerahkan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat. Teknis pelaporan tersebut akan menganut dan mengikuti format yang sesuai dengan format yang berlaku di KPK. ’’Sama format dan pengisiannya. Selain itu, setiap anggota partai juga wajib memberikan NPWP-nya untuk memastikan mereka juga membayar pajak,” tandasnya.

SBY juga menyinggung soal penertiban hubungan kehumasan partai. Dia menilai, selama ini bentuk hubungan kehumasan PD kurang cerdas dan justru kerap menyudutkan satu sama lain. Di samping itu, juga gagal menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan pemerintah dan PD. ’’Karena itu akan kita tertibkan siapa saja yang memberikan otoritas dalam memberikan pernyataan pers, talkshow televisi sesuai mekanisme yang ditetapkan PR ini,” tegasnya.

Atas seluruh poin-poin keputusan yang diambil dalam rapat terbatas itu, SBY memaparkan, dalam waktu dekat digelar rapat pimpinan yang dihadiri seluruh anggota majelis tinggi dan pengurus partai. Setelah itu juga akan ada rapat pimpinan nasional hingga tingkat DPC. ’’Saya pastikan bahwa gerakan penyelamatan penertiban PD terjadi di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum makin terjepit dalam kasus Hambalang. Meski belum diumumkan secara resmi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut bahwa lima pimpinan KPK sudah kompak akan menetapkan Anas sebagai tersangka.

Surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) belum diterbitkan karena belum diteken seluruh pimpinan. ’’Jadi sudah sepakat, tetapi harus tanda tangan semua,” kata Samad di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Dia melanjutkan, tidak ada perpecahan di tubuh pimpinan dalam memandang kasus Anas. ’’Saya berkeyakinan bahwa seluruh pimpinan sepakat, tidak ada perbedaan pandangan. Cuma mungkin perlu disinergikan menyangkut sesuatu yang tidak dapat diungkapkan ke hadapan publik,” ujarnya.

Pimpinan KPK yang berada di kantor KPK kemarin hanya Samad dan Zulkarnain. Tiga lainnya tengah bertugas di luar kantor. ’’Jadi kita tidak bisa berdiskusi panjang untuk mengambil keputusan,” ucap Samad.

Kemarin berkembang luas isu penetapan Anas sebagai tersangka. Rumor tersebut bahkan berembus dari internal Partai Demokrat sendiri. Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. langsung membantah kabar tersebut. ’’Isu itu bernilai tidak benar atau hoax (kabar bohong, Red),” tegasnya.

Mengenai status Anas, menurut Johan, mantan ketua umum PB HMI tersebut pernah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan. Anas belum pernah dipanggil sebagai saksi di tingkat penyidikan kasus Hambalang.

Hingga kini, KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan pria asal Blitar, Jawa Timur, itu dalam pengurusan sertifikasi lahan untuk pembangunan sport center Hambalang. Penyelidikan mengenai dugaan pemberian mobil Toyota Harrier dan Alphard kepada Anas juga terus didalami.

’’Dari pengadaan tanah kita lihat, siapa yang urus tanah, apakah sesuai prosedur, atau ada kickback (imbalan, Red). Juga kalau bisa dilihat kaitan lainnya,” kata Wakil Ketua KPK Zukarnain kemarin. Menurut dia, KPK akan berusaha menuntaskan secepat mungkin penyelidikan dan penyidikan kasus Hambalang.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemerintahan DPR Ignatius Mulyono mengakui pernah diperintahkan Anas untuk mengurus sertifikat tanah buat pembangunan pusat olahraga Hambalang. Menurut Ignatius, dirinya pernah diundang via telepon oleh Anas di lantai 9 gedung DPR. Kala itu, Anas masih menjabat ketua Fraksi Partai Demokrat.

Ignatius mengaku dimintai tolong untuk bertanya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) perihal sertifikat tanah Hambalang yang tak kunjung diterbitkan. Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan, tempat Ignatius bertugas, bermitra dengan BPN. Ignatius lantas mencoba menghubungi Kepala BPN masa itu, Joyo Winoto. Karena tidak berhasil, ia menelepon Sekretaris Utama BPN Managam Manurung.

Sedangkan dugaan pemberian mobil Toyota Harrier dan Alphard didasarkan pada informasi yang disampaikan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games M. Nazaruddin.

Ungkap Kartel Impor di Kementan

Sementara itu, disinggung tentang masalah impor daging, Abraham Samad menegaskan pekan depan pihaknya mulai memeriksa pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dianggap mengetahui tentang kewenangan pengurusan kuota impor daging sapi. KPK juga bakal mengungkap kartel impor daging sapi di Kementan.

Samad mengatakan, Menteri Pertanian Suswono juga bakal dipanggil sebagai saksi. ’’Mudah-mudahan minggu depan,” kata dia usai melantik Sekjen dan direktur penuntutan di gedung KPK kemarin.

KPK menengarai banyak kartel importasi yang bermain di kementerian tersebut. ’’Memang banyak mafia impor, yaitu kartel-kartel. KPK wajib untuk membersihkan kartel-kartel itu, karena ini dampak langsungnya ke masyarakat. Sebab yang terpukul nanti adalah para petani kita,” ujar Samad.

KPK menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan kuota impor daging sapi. Nama Luthfi terseret setelah pada Selasa, KPK menangkap tangan Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi, menerima uang Rp1 miliar dari dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Fathanah, Juad, dan Arya juga ditetapkan menjadi tersangka.

KPK telah mengantongi bukti percakapan antara Luthfi dengan Suswono, menteri asal PKS, yang membicarakan masalah kuota impor daging sapi, beberapa jam sebelum tangkap tangan. Sejak operasi tangkap tangan dilakukan, KPK baru memeriksa tersangka dan saksi-saksi dari PT Indoguna Utama.

Kemarin, KPK juga mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang. Mereka adalah pengusaha Denny P. Adiningrat, Komisaris PT Indoguna Utama Soraya Kusuma Effendi, serta Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Elizabeth yang merupakan ibu dari Arya Abdi Effendi adalah pendiri PT Indoguna Utama. Sebelumnya, KPK telah melarang pengusaha Elda Devianne Adiningrat meninggalkan tanah air.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan pihaknya akan terus menelusuri pengaruh Luthfi di Kementan. "Kewenangan formalnya memang di sana (Kementan). Tapi kewenangan informalnya bisa di mana-mana," ujarnya.

Penetapan kuota impor daging dilakukan dalam rapat di tingkat Menko Perekonomian. Putusan dalam rapat tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kementan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada data suplai sapi lokal berbanding kebutuhan domestik.

Setelah ada keputusan kuota impor di tingkat Menko perekonomian, Kementan membagi-bagi kuota tersebut kepada perusahaan importer. Dari rekomendasi Kementan tersebut, Kemendag akan menerbitkan izin kuota impor. Tahun ini, alokasi kuota daging impor mencapai 80.000 ton (total, termasuk sapi hidup), atau dipangkas 5.000 ton dibandingkan kuota tahun lalu. Untuk kuota impor daging sapi beku, jatah impor tahun ini mencapai 32 ribu ton. PT Indoguna mendapatkan kuota 3.000 ton atau sekitar 10 persen dari pangsa impor daging sapi. (jpnn/p6/c1/fik)


Info Langganan