Selasa, 2 September 2014
     
Home Berita Utama Rawan Konflik, SBY Panggil Sjachroedin

Rawan Konflik, SBY Panggil Sjachroedin

1210
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil tiga gubernur untuk membahas wilayah rawan konflik. Ketiganya adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Tengah Longky Djanggola, dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Pembicaraan ini dilakukan setelah presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik di daerah yang mulai disosialisasikan ke seluruh Indonesia.

’’Dilaporkan kepada saya semuanya dalam kendali. Tetapi, saya ingatkan jangan lengah. Meski alhamdulillah dalam minggu-minggu terakhir ini apa yang saya amati, konflik sosial kekerasan horizontal yang tahun lalu sering terjadi di daerah, mengalami penurunan,” ujar SBY di kantornya, Jakarta, Senin (18/2).

Tiga gubernur itu diajak membahas masalah keamanan karena selama tahun 2012 konflik paling banyak terjadi di tiga wilayah itu. Di Lampung, sekitar bulan Oktober 2012 beberapa kali terjadi perang antarsuku di Lampung dengan warga Bali yang menetap di wilayah itu.

Di Poso dan Palu, beberapa bulan terakhir masih diramaikan dengan penyerangan kelompok yang diduga teroris. Mereka menyerang masyarakat maupun anggota kepolisian.

Sementara di Madura diramaikan dengan meluasnya isu cekcok antara kelompok Sunni dan Syiah sehingga antarwarga saling menyerang dan terpecah. Tiga wilayah ini cukup mendapat sorotan karena rawan keamanan pada tahun 2012 lalu.

Dalam hal ini, presiden juga mengimbau agar para gubernur, bupati, wali kota, jajaran kepolisian daerah, serta jajaran TNI di daerah lebih bersinergi dan efektif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan horizontal dan konflik komunal di wilayah masing-masing.

SBY juga meminta jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk bekerja maksimal merata hingga ke daerah sehingga tidak terjadi masalah baru yang menimbulkan konflik.

’’Saya pesan kepada para menteri, program-program untuk daerah yang rawan konflik seperti itu, apakah itu program kesra, program perekonomian, jangan sampai tidak terlaksana. Karena itu juga bisa menimbulkan permasalahan baru,” pungkasnya.

Terpisah, meski terus menuai kritik dari berbagai kalangan, proses implementasi Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang dikeluarkan Presiden SBY pada 28 Januari 2013 tetap berjalan. Bahkan, Menkopolhukam Djoko Suyanto telah mengeluarkan surat keputusan sebagai tindak lanjut inpres itu.

’’Saat ini sudah terbentuk (tim terpadu) di tingkat nasional melalui surat keputusan Menkopolhukam. Anggotanya juga sudah ada,” kata Djoko di kantor presiden kemarin. Melalui SK menteri itu juga, jajaran pemerintah daerah diinstruksikan segera membentuk tim terpadu tingkat daerah.

Di tingkat nasional, menurut Djoko, sudah ada rencana aksi secara makro. Termasuk peta konflik di seluruh Indonesia. ’’Nanti sosialisasi serentak. Kemungkinan tidak seluruh provinsi, tetapi satu hingga dua putaran,” jelasnya.

Dari peta konflik secara nasional itu, nanti ditunjukkan bagian dari masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota berikut langkah-langkah yang harus diambil. ’’Akan diselenggarakan akhir Februari sehingga kita bisa melangkah lebih lanjut,’’ tegasnya.

Djoko memaklumi masih banyaknya kritik terhadap Inpres No. 2/2013. Bahkan, inpres itu dianggap sudah keluar dari rambu atau koridor UU.

Dia memastikan semua pandangan itu tidak benar. Menurut Djoko, inpres tersebut tidak akan menjadi tools pemerintah untuk berbuat sesuatu di luar rambu atau koridor UU. ’’Hanya menyinkronkan, mengoordinasikan, dan menyinergikan seluruh aparat yang terkait dalam suatu masalah di daerah untuk mencegah (konflik). Kalaupun terjadi tindak kekerasan, bisa ditangani sesegera mungkin,’’ kata Djoko.

Penanganannya, lanjut dia, tidak hanya diserahkan kepada Polri, tetapi juga melibatkan TNI. Termasuk lembaga lain yang relevan. Sebab, lingkup masalahnya bermacam-macam. Mulai sosial, pertanahan, hingga agama.

’’Saya baca pandangan para ahli, pengamat, (aktivis LSM) yang bergerak di bidang HAM. Saya hargai dan itu warning kepada saya. Peringatan kepada kepolisian dan TNI. Saya ambil positif jangan sampai itu terjadi. Tetapi, niat dan substansinya memang tidak seperti itu,” bebernya. (jpnn/p5/c1/ary)

Info Langganan