Kamis, 17 April 2014
     
Home Berita Utama PNS-BUMN Siap, Akademisi Menolak

PNS-BUMN Siap, Akademisi Menolak

888
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
BANDARLAMPUNG – Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan yang mengharuskan setiap warga sipil, terutama PNS dan BUMN, wajib militer (wamil), menuai pro-kontra. Sekretaris Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Negara (FK-BUMN) Lampung Soni menyatakan siap mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

’’Sebagai anak bangsa wajib membela tanah airnya. Seperti yang dilakukan Korea dan Amerika. Bukan hanya BUMN yang wajib militer, tapi seluruh lapisan mesti wajib militer guna membela tanah air Indonesia,’’ ujarnya.

Untuk sekarang ini, RUU Komponen Cadangan masih tahap sosialisasi dan belum menjadi UU. Namun, ketika sudah menjadi UU, tentu semua elemen mesti menjalaninya. ’’Ya, kalau sudah menjadi UU, tentu wajib dilaksanakan. Namun, kini kan baru tahap sosialisasi,’’ urainya.

Jadi, sambung dia, pada prinsipnya kalau sudah menjadi UU, bukan hanya BUMN, tapi seluruh lapisan yang sebagai anak bangsa wajib mengikuti demi pembelaan dan pertahanan bangsa.

”Untuk BUMN sudah melaksanakan langkah wamil. Karena untuk menjaring atau merekrut anggota PTPN 7 atau perusahaan yang di bawah BUMN harus mengikuti diklat selama dua minggu,’’ ucapnya.

Senada, Humas PT Taspen Cabang Bandarlampung Sudarmono mendukung jika BUMN dan seluruh elemen masyarakat wamil. Sehingga Indonesia memiliki karakter yang kuat dalam bekerja. ’’Setiap perekrutan dan kenaikan pangkat, kami mesti mengikuti pendidikan latihan (diklat) kemiliteran di Bogor selama seminggu untuk membentuk kedisiplinan dan kepemimpinan,’’ ungkapnya.

Kesiapan wamil juga ditegaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Ir. Berlian Tihang, M.M. ’’Wamil akan meningkatkan kedisiplinan PNS. Paling tidak kan itu, disiplin pegawai akan lebih baik lagi,’’ katanya kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi (rakor) sekretaris daerah se-kabupaten/kota di Grand Elty Krakatoa Nirwana Resort, Kalianda, Lampung Selatan, kemarin.

Menurutnya, setiap warga negara memang mempunyai kewajiban membela negaranya jika negara dalam keadaan genting atau darurat. Namun, mengenai pelatihan wamilnya, Berlian belum mau berkomentar banyak.

Sementara Sekkab Lamsel Ir. Sutono, M.M. mengatakan, pihaknya juga menyambut baik jika aparatur pemerintah mengikuti wamil. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia (WNI) memang wajib membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai kesiapan mengikuti wamil itu, kata mantan kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Lampung ini, masih menunggu ketentuan pusat. ”Yang jelas, kami akan siap mengikuti ketentuan pusat. Kita semua wajib membela negara,” tegasnya.

Lain halnya dengan pandangan dosen pertanian Universitas Lampung, Syahrio Tantalo. Menurutnya, wamil belum tepat dilaksanakan sekarang ini.

Lulusan Lemhanas 2010 ini mengatakan, memang setiap masyarakat memeliki kewajiban melakukan bela negara sesuai dengan UUD 1945. Namun, bentuk bela negara itu tidak harus diwujudkan dengan ikut serta di bidang militer seperti yang tersirat dalam sosialisasi RUU tersebut.

Komponen utama bela negara adalah TNI dan ada komponen cadangan yang dapat diambil dari berbagai latar belakang profesi. Tidak dapat diberlakukan sekarang ini dengan kondisi yang dianggapnya belum membutuhkan komponen cadangan.

’’Bentuk bela negara kan bisa ditunjukan dengan melatih kedisiplinan PNS atau pegawai lainnya di kantornya masing-masing. Bentuk kecintaan itu juga masih dapat ditunjukkan dengan berbagai cara tanpa harus mengikuti wajib militer,’’ ujarnya.

Rio mengatakan, pada waktunya tanpa diminta pun, masyarakat akan dengan senang hati ikut membela negara dan berdiri di garda paling depan sesuai dengan momennya. ’’Untuk sekarang ini, saya rasa bentuk bela negara ditunjukkan dengan cara yang lebih baik,’’ ungkapnya.

Kemenhan memulai sosialisasi RUU Komponen Cadangan. Setiap warga sipil, apa pun profesinya, nanti akan dilatih menjadi personel yang siap tempur.

Dalam draf pasal 6 ayat 3 RUU Komponen Cadangan disebutkan bahwa komponen cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra. Dimulai dari PNS, pegawai BUMN, hingga jurnalis. (dur/gyp/hyt/p2/c2/ary)

Info Langganan