Dadang Disebut Pernah Akui Terima Uang

250
ILUSTRASI/FOTO NET

radarlampung.co.id – Dua saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE. Mereka adalah Pairulsyah, dosen Sosiologi FISIP Universitas Lampung, dan Edi Rivai, dosen Fakultas Hukum Unila.

Dalam keterangannya, Pairulsyah mengetahui tulisan yang di-posting terdakwa Maruly Hendra Utama setelah ramai dibicarakan. Ada tiga tulisan yang diunggah dalam akun Facebook Maruly Tea.

Pairulsyah mengaku mengetahui Maruly mengirim surat protes ke Dekan FISIP Unila Syarief Makhya terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Dadang. Protes juga terkait pengangkatan Dadang untuk menggantikan posisinya sebagai wakil dekan III.

”Waktu itu saya menjabat sebagai wakil dekan III. Saya juga dapat tembusan surat yang dia (Maruly) kirim, tetapi saya pasif saja,” kata Pairulsyah dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Senin (20/11).

Menurut dia, saat itu ia beranggapan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan oleh Syarief Makhya selaku dekan. Terlebih, Pairulsyah tidak pernah diajak rapat atau diskusi terkait surat protes yang dikirimkan Dadang.

”Jangankan disidang kode etik (Maruly, Red). Saya selaku wakil dekan tidak pernah diajak bicara dengan pak dekan,” jawabnya.

Ia juga menyatakan tidak ada upaya penyelesaian masalah Maruly dan Dadang di tingkat fakultas. Lantas, jaksa membacakan BAP kepolisian bahwa pihak dekan pernah berupaya menyelesaikan masalah itu dan sempat menandatangani BAP Maruly dan Dadang yang dilaksanakan di ruang sidang FISIP Unila.

“Tidak pernah. Saya tidak tahu kalau ada penyelesaian di tingkat Fakultas,” ujarnya.

Lebih lanjut Pairulsyah mengungkapkan, dirinya pernah berbincang dengan Ikram yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Jurusan Sosiologi dan Cahyono (dosen komunikasi). “Waktu isu (pemerasan) itu muncul, pak Ikram bilang kepada saya dan Cahyono, Dadang mengakui terima uang dari Maruly,” katanya.

Sementara Edi Rivai menyatakan, ia mengetahui postingan Maruly karena berteman di Facebook. Ada tiga tulisan yang ia lihat dalam kurun waktu berbeda.

Menurut dia, tak ada proses etik terhadap Maruly. Padahal, sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud, terkait laporan Maruly, seharusnya rektor membentuk tim kode etik untuk menindaklanjutinya.

“Harusnya komisi etik yang memeriksa. Bukan dekan dan wakil dekan. Dekan itu hanya melaporkan ke rektor saja. Nanti rektor yang akan bentuk komisi etik untuk menelusuri laporan itu,” tegasnya. (nca/ais)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here