Daftar Lelang Atau Non-job?

421
ILUSTRASI/FOTO NET

radarlampung.co.id – Belum adanya pejabat yang mendaftar lelang jabatan di Pemkab Lampung Selatan mendapat perhatian Bupati Zainudin Hasan. Ia berharap para pejabat mendaftar pada sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.

’’Kalau tidak ada satu pun ASN yang mendaftar, khususnya eselon III yang saat ini masih memegang jabatan, itu tanda-tanda akan dinon-job-kan oleh Pak Sekda. Ini bukan ancaman. Karena peluang tidak tiap hari datangnya. Jadi manfaatkan kesempatan yang baik ini,” tegas Zainudin, Jumat (20/10).

Zainudin mengungkapkan, bagi ASN yang sudah memenuhi persyaratan, jangan ragu dan takut tersingkirkan dalam lelang jabatan. Sebab kegiatan itu murni melalui serangkaian tes.

”Jangan saudara berpikiran, kalau bukan orang dekatnya bupati tidak akan lulus dalam lelang. Ini murni tes. Tidak ada namanya pilih-pilih,” tegasnya

Ia juga berpesan, agar pejabat yang akan mengikuti lelang benar-benar menentukan pilihan yang tepat dan sesuai kemampuan. ”Ini merupakan kesempatan untuk berkarir dan berkarya di Pemkab Lamsel. Jadi jangan asal-asalan mendaftar. Bidiklah dulu, mana tempat yang memiliki peluang besar buat lulus,” ujarnya.

Sementara, perintah untuk mengikuti lelang disampaikan lantaran masih minimnya peserta pendaftar lelang jabatan eselon II yang dibuka panitia seleksi (pansel) sejak 10 hari yang lalu.

Pembukaan seleksi terbuka tersebut sesuai pengumuman resmi yang telah dikeluarkan Pansel Nomor: 01/PANSEL-JPTP/ 2017 tentang seleksi terbuka JPTP Lamsel.

Pendaftaran lelang jabatan eselon II dibuka Kamis (12/10) lalu. Namun hingga Jumat (20/10) belum ada satu ASN yang mendaftarkan diri ke pihak panitia lelang.

Seleksi terbuka ini dilakukan Pemkab Lamsel untuk mengisi sejumlah posisi kepala OPD yang lowong atau dijabat pelaksana tugas (Plt.). Yaitu posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora.

Selanjutnya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR). (iwn/rnn/ais)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here