DKPP Warning Soal Petahana!

DIALOG: Ketua DKPP Jimmiy Asshiddiqie saat menjadi pemateri dialog penyelenggara pemilu di kantor KPU Lampung kemarin. FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG
- Advertisement -

radarlampung.co.id – Pilkada 2018 menjadi sorotan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satunya terkait kualitas penyelenggaraan pilkada.

Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menilai pesta demokrasi di Lampung banyak menjadi sumber inspirasi untuk membuat suatu kebijakan nasional penyelenggaraan pilkada.

“Lampung banyak menjadi sumber inspirasi Pemilukada, hasil inovasi kita menjadi kebijakan nasional. Tinggal bagaimana kita antisipasi kehidupan ke depan soal kualitas pengelolaan demokrasinya,” kata dia dalam diskusi bertema “Memperkuat Hubungan Sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk Meningkatkan Kemandirian Penyelenggara Pemilu” yang digelar di kantor KPU Provinsi Lampung, kemarin.

Untuk itu, Jimly meminta pihak penyelenggara Pilgub Lampung harus mempersiapkan diri untuk menghaapi pelaksanaan pilgub. Apalagi bila petahana akan maju kembali dalam Pilkada 2018. Menurutnya, hal itu untuk memastikn bahwa fasilitas negara tidak digunakan oleh petahana dalam pilkada.

Karena itu, kata dia, sesuai aturan ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bagi petahana yang akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada harus cuti dan jabatanya akan diserahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt.).

“Sesuai aturan incumbent akan nonaktif, lalu akan ditunjuklah Plt. Semata-mata untuk memastikan fasilitas negara tidak dipergunakan. Untuk Pilgub, paling banyak terjadi diberbagai daerah itu pasti ada incumbent. Jadi Penyelenggara harus lebih berhati-hati agar incumbet tidak memanfaatkan posisinya,” terangnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstituisi (MK) itu juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian supaya kelembagaan KPU dan Bawaslu mendapatkan dukungan sebagaimana mestinya, khususnya mengenai anggaran.

- Advertisement -
loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY