DPP PD Jajaki PDIP

260
Ilustrasi

radarlampung.co.id – Kabar Partai Demokrat (PD) bakal sulit berkoalisi dengan PDI Perjuangan ternyata tak berlaku di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bahkan sudah siap berkoalisi dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri mengusung Ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo.

Koalisi pun semakin terbuka setelah Ridho juga mendaftar dan mengikuti tahapan penjaringan calon kada di PDIP. Petahana gubernur Lampung ini sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPP.

Diketahui, selama ini antara PDIP dan PD seperti hubungan ’’terlarang’’ jika berkoalisi. Penyebabnya, hubungan antara SBY dan Megawati diketahui pernah kurang harmonis.

Sekjen DPP PD Hinca I.P. Pandjaitan XIII kepada Radar Lampung menegaskan, dalam politik semuanya bisa terjadi. Termasuk koalisi antara PD dengan PDIP dalam pilkada.

’’Dalam politik semuanya bisa terjadi. Koalisi PD dengan PDIP di pilkada juga sering terjadi. Dan di Lampung juga bisa terjadi. Koalisi antarpartai akan sangat baik demi kemajuan Lampung,” ujarnya melalui sambungan telepon kemarin (10/8).

Hinca menegaskan, PD akan mengusung Ridho di pilgub mendatang. Untuk itu, pengurus DPP sudah dan terus melakukan komunikasi politik dengan parpol lain di tingkat DPP.

’’Ya, kami akan dukung kader kami (Ridho, Red) di pilgub. Saya sendiri sebagai Sekjen juga melakukan komunikasi politik dengan partai sahabat agar semunya berjalan baik,” ungkapnya.

Apakah komunikasi dilakukan dengan PDIP? Hinca membenarkan. ’’Ya (dengan PDIP, Red). Komunikasi politik dengan semua parpol, termasuk Partai Gerindra,” ucapnya.

Terkait wakil Ridho, DPP menyerahkan sepenuhnya kepada Ridho. Apakah meneruskan berpasangan dengan Bachtiar Basri di periode kedua atau akan mencari cawagub lainnya. ’’Kalau soal calon wakil, kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur,” tegasnya.

Terkait konstelasi pilgub dan pemilu 2019, Hinca membenarkan memang strategis. Karena itu, DPP PD memberikan arahan khusus kepada Ridho untuk bertanggung jawab menyukseskan pilgub dan pemilu.

’’Sukses pilgub tentunya menentukan sukses pilpres dan pileg yang akan digelar serentak. Ketua DPD PD Lampung bertanggung jawab menyukseskannya,” ujar dia.

Terpisah, Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan, mendaftarnya Ridho ke PDIP juga sudah sepengetahuan DPP PD. Sehingga dipastikan Ridho tidak akan dilema ketika terjadi perbedaan capres yang diusung parpol koalisinya di pilgub.

’’Mas Ridho jauh-jauh hari sudah menemui Pak SBY dan menyampaikan langkah-langkah beliau terkait kembali maju pilgub. Termasuk mendaftar ke PDIP dan berjuang serius sesuai aturan untuk bisa mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.

Lalu, apa tanggapan PDIP Lampung? Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD PDIP Lampung Suhardi Buyung mengatakan, partainya tidak menutup pintu koalisi dengan parpol mana pun dalam pilgub. Seluruh cagub-cawagub yang sudah menjalani rangkaian tahapan penjaringan dan penyaringan berkesempatan mendapatkan rekomendasi dari partai banteng untuk maju pilgub.

”Prinsipnya, seluruh calon yang mengikuti seluruh proses, kami beri kesempatan yang sama. Tidak hanya terhadap Ridho, tetapi juga calon yang lain,” kata Suhardi. Dia enggan menanggapi rumor yang beredar bahwa PDIP akan mengusung Ridho-Mukhlis dalam pilgub. Alasannya karena saat ini partai besutan Megawati Soekarnoputri belum memutuskan siapa yang akan mendapat rekom.

Senada, Mukhlis melalui tim pemenangannya, Andri Meri Rusdianto, mengatakan, proses penjaringan dan penyaringan masih berjalan. Isu yang berkembang soal PDIP yang telah merekomendasikan Ridho-Mukhlis, kata dia, adalah upaya terstruktur dari  lawan politik untuk menjelekkan dan membunuh karakter Mukhlis.

”Seolah kami mendukung salah satu calon gubernur (Ridho Ficardo),” kata Andri dalam release-nya, kemarin.

Menurut dia, pintu masuk PDIP adalah yang paling realistis. Tidak membedakan calon eksternal dan internal. Tapi biasanya salah satunya dari internal partai. Bisa di posisi cagub atau cawagub dengan sejumlah pertimbangan.

Sesuai AD/ART Partai dan Peraturan Partai 4/2015, calon kepala daerah harus memiliki hasil survei tertinggi di antara yang mendaftar. Kemudian, kesiapan dana pemenangan yang bukan disetor ke partai, tapi untuk operasional tim partai relawan, uang saksi, dan lain-lain. Terakhir, soliditas partai. Pertimbangan dukungan DPP, DPD, DPC, pac, ranting dan anak ranting. ”Yang paling penting poin satu,” kata dia.

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here