Gubernur Ridho Akan Resmikan Jembatan Way Sekampung 2

153
SIAP DIRESMIKAN: Jembatan Way Sekampung 2 di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Utara, rencananya diresmikan Gubernur M. Ridho Ficardo dalam waktu dekat ini. FOTO HUMAS PEMPROV LAMPUNG FOR RADAR LAMPUNG

radarlampung.co.id – Sektor infrastruktur adalah salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Salah satu infrastruktur yang dalam waktu dekat ini diresmikan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo adalah Jembatan Way Sekampung 2.

Jembatan ini menghubungkan Kalirejo, Lampung Tengah, dan Pringsewu yang berada di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Utara.

Sebelumnya, jembatan tersebut hanya satu lajur dan tak mampu lagi menampung arus lalu lintas. Sehingga, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membuat duplikasinya (dua jalur) agar arus kendaraan lancar.

’’Satu jalur tidak layak lagi dilalui dan tak mampu menampung arus lalu lintas yang mencapai 7.338 kendaraan lalu lintas harian rata-rata (LHR). Akibatnya timbul kemacetan parah pada jam-jam sibuk,” ujar Kepala Dinas PUPR Lampung Budhi Darmawan di lingkungan pemprov kemarin (6/12).

Dengan kondisi dua jalur, Budhi berharap lalu lintas lancar. Saat ini keseluruhan kondisi jembatan telah mencapai 90 persen.

’’Insya Allah, sebelum memasuki Natal dan tahun baru jembatan rampung 100 persen. Sehingga jembatan tersebut bisa resmi dibuka oleh gubernur,” tuturnya.

Jembatan Way Sekampung 2 telah ada sejak tahun 1983. Jembatan tersebut menggunakan tipe C lebar 0,5 + 3,5 + 0,5. Pembangunan jembatan tahap 2 menggunakan tipe rangka baja Australia (RBA) kelas B dengan lebar 0,5 + 6 + 0,5 dan panjang 50 meter.

’’Jadi nanti ada dua jembatan. Sehingga kendaraan yang dari Kalirejo ke Pringsewu dan sebaliknya memakai dua jembatan di kiri dan kanan,” terang Budhi.

Terpisah, pembangunan infrastruktur Pemprov Lampung saat ini dinilai telah terarah dan sesuai rencana pembangunan. Hal itu diungkapkan akademisi kebijakan publik Universitas Lampung Dedi Hermawan.

Dia menyebut pembangunan di Lampung saat ini memang sudah menjadi tanggung jawab gubernur sebagai kepala daerah.

’’Kan tentunya dalam lima tahun sudah ada target kinerja tiap tahun, baik mikro dan makro. Makanya kepala daerah bekerja sesuai koridor. Lagi pula untuk Lampung sendiri menjadi kewenangan gubernur,” jelasnya.

Dedi berharap pembangunan di Lampung berjalan normal seusai rancangan visi-misinya. Seperti pembagunan jembatan, yang menjadi satu kebutuhan masyarakat, tetapi harus cek dan ricek. Untuk itulah, tiap rancangan kerja pembangunan harus dibuat secara garis besar. ’’Tetapi nantinya bisa bersifat dinamis. Perubahan dari rencana kerja itu bisa saja asalkan rasional. Tentu bisa diterima,” pungkasnya. (rls/rma/c1/wdi)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here