’’Hak Semua Honorer Sama!”

137
Ilustrasi

radarlampung.co.id – Keputusan Pemkot Bandarlampung tidak mendaftarkan semua tenaga kontrak/honorer ke BPJS Ketenagakerjaan mendapat sorotan akademisi. Ya, sebagaimana diutarakan Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam, pemkot hanya mendaftarkan honorer yang dianggap memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi.

’’Kalau pegawai kontrak itu statusnya benar-benar legal, dalam artian memiliki SK dari pimpinan daerah, hak yang wajib diterima bukan sekadar gaji. Melainkan semuanya memiliki hak-hak dan jaminan yang sama,” ujar akademisi kebijakan publik Eko Budi Sulistio.

Dia menggambarkan, seorang honorer yang berperan di bidang administrasi kantor pun memiliki resiko kerja tinggi. ’’Kalau benar-benar ada SK-nya, pegawai kontrak bisa menuntut bila tidak terpenuhi haknya,” sambung Eko.

Kerana itulah, sejak awal menerima pegawai honorer, Pemkot harus berkomitmen untuk memenuhi semua hak pegawai. Sebuah penghematan anggaran menurutnya tidak bisa dijadikan alasan.

Ya, Pemkot beranggapan, tak semua tenaga kontrak/honorer wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kondisi keuangan yang dimiliki Pemkot saat ini, Sekkot Bandarlampung Badri Tamam menilai Pemkot harus pandai memilah prioritas tenaga kontrak yang memang harus didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini, pihaknya mengklaim Pemkot tak semata lepas tangan terhadap jaminan kecelakaan kerja tenaga kontrak. ’’Kita siap cover semua tenaga kontrak yang pekerjaannya beresiko tinggi. Misalnya sering kerja di jalan,” ujar Badri Sabtu (18/11). (rma/c1/sur)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here