Imbau Bank Waspadai SK Sertifikasi Palsu

Ilustrasi
- Advertisement -

BANDARLAMPUNG – Ternyata ada banyak cara bagi pegawai negeri sipil (PNS), khususnya kalangan guru, untuk bisa mendapat pinjaman dana dari bank. Tidak hanya mengandalkan surat keputusan (SK) pengangkatan, kalangan guru juga ternyata bisa memanfaatkan SK sertifikasi.

Fakta cukup mengejutkan tersebut dibenarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung.  Namun, OJK mengimbau pihak bank teliti sebelum menerima usulan pinjaman para guru. Setidaknya bank yang ada di Lampung bisa ikut bercermin atas kasus pemalsuan sertifikat SK sertifikasi yang terjadi di Jawa Barat.

Menurut Kepala OJK Perwakilan Lampung Untung Nugroho, bank perlu memproteksi dan mengkonfirmasi kebenaran SK ke Dinas Pendidikan yang menerbitkan SK.

’’SK sertifikasi guru umumnya bisa digunakan untuk agunan kredit di bank. Karena dengan SK tersebut, guru bisa menerima tunjangan terkait rutin setiap tiga bulan. Tapi untuk kebenaran SK-nya perlu di cross check kemabali,” ujarnya kepada Radar Lampung, Kamis (10/8).

Menurutnya, SK milik guru PNS yang bisa diagunkan adalah SK sertifikasi, SK pengangkatan, dan SK kenaikan jabatan. Namun data tersebut harus jelas dan lengkap sesuai prosedur, terlebih sebelum yang dicairkan. ’’Sebaiknya bank lebih teliti dan senantiasa konfirmasi ke intansi penerbit SK sebelum kredit cair,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap jika Lampung tidak mengalami kejadian serupa dan bank terkait selalu waspada terhadap tindak kejahatan seperti ITU.

Sementara itu, Kepala Unit Hukum PT BPR Eka Bumi Artha (bank EKA) Pusat Hendi Hidayat mengungkapkan, hingga saat ini tidak ada nasabah yang melakukan tindak kehahatan seperti isu yang terjadi di Jabar. Pasalnya salah satu bank swasta ini tidak memfasilitasi kredit menggunakan SK sertifikasi.

’’Pinjaman tidak menggunakan SK itu. Analisanya berdasarkan gaji. Kita juga punya data bes, yang nantinya akan ditelusuri kembali ke bendahara dan kepala dinas terkait,” kata dia.

Untuk mengajukan kredit, calon nasabah perlu menunjukan persyaratan secara umum. Baik dari SK awal dan akhir, kartu pegawai dan taspen, kartu keluarga, serta KTP.

Senada disampaikan Direktur Utama Bank Pasar Bandarlampung. Pihaknya belum melihat adanya tindakan nasabah yang melanggar hukum. ’’Memang kita nggak sediakan pinjaman SK sertifikasi,” kata dia. (ing/c1/sur)

- Advertisement -
loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY