Kasatpol PP dan Kabanpol PP Adu Argumentasi

Dipicu Rencana Penertiban

SABAR PAK!: Kasatpol PP Provinsi Lampung Jayadi dan Kabanpol PP Kota Bandarlampung Cik Raden ketika terlibat adu argumentasi kemarin. FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG
- Advertisement -

BANDARLAMPUNG – Adu argumentasi antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung Jayadi dan Kepala Banpol PP Kota Bandarlampung Cik Raden mewarnai rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di terusan Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, Wayhalim, kemarin.

Adu argumentasi ini dipicu aksi Satpol PP Provinsi Lampung. Puluhan petugas itu hendak menertibkan lokasi yang berada persis di samping Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Wayhalim. Para petugas mau merobohkan seluruh lapak pedagang di jalan tersebut.

Tentu saja, rencana penertiban itu menuai penolakan dari para PKL. Antara petugas Satpol PP dan para pedagang sempat bersitegang. Para pedagang protes karena Satpol PP tidak pernah memberikan peringatan lebih dahulu sebelum melaksanakan penertiban.

Salah seorang PKL, Erwin Aruan (40), mengaku kaget dengan kedatangan empat mobil Satpol PP sekitar pukul 09.00 WIB. ’’Jelas kami kaget karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada kami. Tiba-tiba mereka mau bongkar. Mereka juga bilang alasan pembongkaran untuk dipindahkan ke dalam. Masalahnya ini tidak terkait kedatangan presiden. Mereka meminta kami selamanya untuk tidak berdagang lagi,” jelas Erwin.

Erwin juga menyesalkan sikap Satpol PP yang dinilainya lebay. Sebab, jalan tempat mereka berjualan tidak ada hubungannya dengan kedatangan Presiden RI, Joko Widodo. “Mereka (Satpol PP) akan kembali datang hari ini. Jalan ini kan tidak dilewati oleh Presiden. Kenapa tidak menggusur lapak yang ada disepanjang jalur dua saja. Itu kan sudah jelas dilewati Presiden. Hal seperti ini jangan digabung-gabungkan dengan politik lah,” tukasnya.

Apalagi, lanjut dia, ketika dirinya dan pedagang lain menanyakan maksud dan tujuan pembongkaran tersebut, Satpol PP tidak dapat menjelaskan. “Kalau memang benar ada instruksi, kami minta instruksinya berupa surat. Bukan hanya sebatas lisan saja. Yang jelas kami tetap menolak,” tegasnya.

Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Roihana (28). Menurut dia, pedagang yang saat ini berjualan di sepanjang jalan itu merupakan pindahan dari dalam PKOR setelah sebelumnya ada larangan. Karena itulah, kata dia, para pedagang lantas meminta izin dari perangkat daerah dalam hal ini lurah untuk berjualan disana. “Ini juga dulunya kan lokasi yang sering dipakai jadi tempat buang mayat, begal, jadi lahan mesum. Setelah ada kami, kan disini jadi ramai,” ucapnya.

Informasi ketegangan antara para PKL dan Satpol PP itu rupanya sampai ke telinga Kabanpol PP Kota Bandarlampung Cik Raden. Dia lalu berinisiatif turun ke lapangan untuk memediasi kedua kubu. Saat itulah Cik Raden dan Jayadi sempat beradu argumentasi. Adu argumentasi itu terjadi di hadapan para awak media dan PKL di sekitar lokasi.

Sepertinya, Jayadi tidak terima dengan sikap Banpol PP yang dinilainya membela para PKL. Sementara dari kubu Cik Raden menilai sikap Satpol PP yang langsung hendak melakukan penertiban tidak prosedural.

’’Iya, kami melakukan mediasi antara Satpol PP dan pedagang. Saya juga menjelaskan jangan asal melakukan gusur-menggusur. Karena kalau untuk melakukan penertiban harus melalui beberapa prosedur. Ada SOP-nya. Karena kalau asal, bisa membuat kericuhan,” jelas Cik Raden.

Apalagi, kata dia, penertiban itu seharusnya merupakan kewenangan dari pihak terkait. Ditambah pula, Satpol PP Provinsi Lampung tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya sebelum turun lapangan. ”Iya itu kewenangan kita. Harusnya mereka berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami. Memang kewenangan mereka luas, cuma ini kan wilayah kami. Mereka nggak perlu turun, kami juga bisa untuk melakukan penertiban itu,” terangnya.

Sementara itu, Kasatpol-PP Provinsi Lampung Jayadi mengaku, langkah penertiban ini diambil karena lokasi tersebut merupakan akses keluar masuk menuju PKOR Wayhalim.

Namun demikian, pihaknya memberikan kesempatan untuk para pedagang mengais rezeki lebih lama di tempat tersebut. “Untuk sementara kita tunda dulu,” kata dia.

Namun demikian, dia menyayangkan sikap Banpol PP Kota Bandarlampung yang terkesan mem-backup para PKL. “Saya sangat menyayangkan hal ini. Seharusnya ini tidak dilakukan oleh Banpol-PP,” sesalnya.

Dia mengaku sempat menanyakan hal tersebut kepada para pedagang yang ada. Dari pengakuan PKL, mereka ternyata diperbolehkan berdagang di lokasi tersebut. ”Artinya ini ada provokasi dari sana. Rekan-rekan juga bisa menilai,” tukasnya.

Menurutnya, untuk sementara Pemprov tidak membolehkan para PKL berdagang di wilayah PKOR karena saat ini masih dalam tahap pengembangan fisik. ”Kalau rapi kan enak juga melihatnya. Tidak mungkin lah kalau sudah jadi nanti, tidak diizinkan berdagang di dalam,” kata dia.

Lantas, ke depannya apakah ada tindak lanjut ketegasan soal ketertiban ini? Dia mengaku akan melaporkan hal ini terlebih dahulu ke pemprov. ’’Kita laporkan dulu ke pusat ya. Seperti apa kebijakannya,” tandasnya. (rma/abd/c1/fik)

- Advertisement -
loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY