Kasus Sabu, Oknum Hakim Diperiksa

172
Ilustrasi: Net

radarlampung.co.id – Polresta Bandarlampung memeriksa FA, salah satu hakim di Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung Barat. Pemeriksaan dilakukan setelah polresta menggelar operasi penggerebekan narkoba sabu-sabu, Jumat (14/7) malam.

Adanya pemeriksaan FA ini dibenarkan Kapolresta Bandarlampung Kombes Murbani Budi Pitono. ’’Iya benar mas, salah satu pegawai Pengadilan Negeri Liwa,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan kemarin.

Mantan Kapolres Banyumas ini mengutarakan, pengungkapan kasus yang menyeret FA itu berawal dari informasi warga. Polisi, lanjut Murbani, langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Hasilnya, petugas juga mendapati sebuah bong (alat isap sabu-sabu).

Lulusan Akpol 1995 ini membantah jika FA merupakan target operasi Polresta Bandarlampung. ’’Tidak. Kan ada informasi masyarakat, ya kami tindak lanjuti,” ujar Murbani.

Terpisah, Kasatnarkoba Polresta Bandarlampung Kompol Indra Herliantho Denis menjelaskan, FA diamankan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Talang, Telukbetung Selatan. ’’Setelah kami tanya, dia (Firman, Red) bekerja sebagai hakim Pengadilan Negeri Liwa,” ungkapnya kemarin.

Menurut Indra, saat diamankan, FA diduga baru memakai sabu-sabu. ’’Dia menggunakannya di dalam kamar mandi,” jelasnya.

Polisi membawa FA diperiksa lebih lanjut. Indra mengatakan, kasus ini masih dikembangkan untuk mengetahui asal-muasal sabu tersebut. ’’Ini masih tahap lidik. Kami masih periksa untuk mengetahui dari mana barangnya didapat,” jelasnya.

Terpisah, Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang menyatakan belum mendapat pemberitahuan resmi terkait kasus yang menjerat FA. Hal itu diutarakan Humas PT Tanjungkarang Yesaya Tarigan.

Namun, PT Tanjungkarang telah meminta kepada PN Liwa untuk melakukan pengecekan.

’’Memang benar yang bersangkutan bekerja sebagai hakim PN Liwa. Dan, kami sudah perintahkan kepala PN Liwa untuk mengecek ke Polresta Bandarlampung dan Polres Liwa,” kata Yesaya dihubungi tadi malam.

Jika terbukti benar ada oknum hakim yang terlibat narkoba, maka yang bersangkutan akan dibebastugaskan sementara waktu. ’’Untuk sementara kami bebas tugaskan dahulu,” jelas Yesaya.

Pihaknya juga akan menyurati Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sebab dalam hal ini, Mahkamah Agung yang dapat memberikan sanksi kode etik yang akan diproses oleh Mahkamah Kehormatan Hakim.

’’Jika memang benar, maka akan kami surati MA dan Komisi Yudisial untuk mereka yang akan menjatuhkan sanksi,” pungkas Yesaya. (nca/c1/wdi)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here