Kejaksaan Selidiki ’’Pelesiran” Istri Kades di Lambar

320
Ilustrasi

radarlampung.co.id – Pengelola dana desa (DD) di Lampung Barat (Lambar) sepertinya bakal lebih sibuk dari biasanya. Sebab, Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa tengah menyelidiki penggunaan DD di kabupaten tersebut.

Terutama mengenai DD yang informasinya dipakai untuk  ’’pelesiran” ke Bali oleh istri kepala desa (Kades) se-Lambar yang dibungkus dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK.

Informasi penyidik Kejari Liwa tengah menyelidiki hal tersebut disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Syafrudin kepada Radar Lampung kemarin (10/8).

Menurut Syafrudin, penggunaan DD untuk pelesiran jelas menyalahi aturan. ’’Kan DD sesuai perundang-undangan digunakan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas umum di desa supaya masyarakat desa bisa merasakan pembangunan,” katanya.

Karena itu, kata mantan direktur tindak pidana umum Kejaksaan Agung ini, dirinya sudah memerintahkan Kejari Liwa untuk menyelidiki permasalahan tersebut.

’’Sejak baca beritanya di Radar Lampung, saya langsung perintahkan Kasipidsus (kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Red) Kejari Liwa untuk menindaklanjutinya,” ujar Syafrudin seraya mengatakan, pihaknya akan fokus mengawasi penggunaan dana desa.

Dia menjelaskan, informasi yang diterimanya, Kejari Liwa sedang menelaah serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna dilakukan penyelidikan.

Orang nomor satu di korps Adhyaksa Lampung ini mengatakan,  pemberitaan di media massa bisa dijadikan pihaknya sebagai bahan acuuan penyelidikan di kejaksaan.

’’Sudah saya perintahkan. Teknisnya seperti apa, ya itu biarkan penyidik nanti yang bekerja,” katanya.

Syafrudin kembali mengingatkan sudah ada dua Kades yang dipenjara lantaran mengorupsi DD. Menurutnya, modus yang digunakan oleh kedua oknum Kades tersebut dengan memalsukan surat pertanggungjawaban. Sementara laporan lainnya  yang dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas) masih dalam penyelidikan.

Diketahui, setelah istri peratin/kepala desa se-Lambar ’’pelesiran” ke Bali, giliran ketua Lembaga Hippun Pemekonan (LHP) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Lambar akan menyusul ’’pelesiran”.

Diketahui, istri peratin se-Lambar saat ini sedang berada di Bali. Mereka berkunjung ke Pulau Dewata dalam kegiatan yang dibungkus dengan bimtek peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK.

Kegiatan mereka di sana dipastikan dibiayai dana desa (DD) dengan besaran Rp10 juta per orang. Sehingga jika dikalkulasikan, biaya ’’pelesiran” mereka mencapai Rp1,3 miliar. Angka ini didapat dari jumlah pekon/desa yang ada di Lambar sebanyak 131 pekon.

Sementara, menurut Ketua Komisi I DPRD Acep Tangi Junaidi, selain istri Kades se-Lambar, tak lama lagi ketua LHP se-Lambar juga ’’pelesiran” menggunakan DD. Rencananya kota yang dikunjungi adalah Jogjakarta. Anggarannya mencapai Rp8 juta per orang atau jika dikalkulasi dengan jumlah pekon, biaya totalnya Rp1,048 miliar yang juga dari DD.

Dia mengaku menyayangkan bimtek istri Kades se-Lambar dilaksanakan di Bali. Sebab, menurutnya, hal itu dinilai tidak efektif. ’’Ini ditambah lagi tanggal 28 Agustus, ketua LHP se-Lambar berangkat ke Jogjakarta juga untuk bimtek,” sesalnya.

Sementara, salah satu peratin di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) yang meminta namanya tidak dikorankan membenarkan bimtek istri Kades di Bali menelan dana Rp10 juta per orang. Namun dari dana itu, masing-masing orang mendapatkan cashback 20% untuk uang saku selama di Bali.

’’Rp10 juta itu sudah satu paket, dan nanti dapat cashback Rp2 juta untuk uang saku, 80 persennya untuk tiket pesawat dan penginapan serta pelaksanaan bimtek tersebut,” bebernya.

Dia juga membenarkan jika ketua LHP akan bimtek pada akhir Agustus. Kades ini juga tidak membantah ’’pelesiran” istri Kades atau ketua LHP akan di-SPJ-kan dalam DD tahap II. Karena DD pencairannya dibagi menjadi dua tahap, yakni 60% tahap 1 dan 40% tahap II. ’’Jadi saat ini kami gunakan dana talangan dulu,kan yang baru cair DD tahap 1 yang 60%,” paparnya.

Terpisah, Ketua DPRD Lampung Barat Harun Roni juga ikut menyesalkan adanya kegiatan yang dibungkus bimtek ini. ’’Di Bali itu kan terkenal pariwisata wisata pantainya. Apakah bisa itu diterapkan di Lambar yang tidak punya laut? Setahu saya kalau bidang pemerintahan itu yang bagus di Medan, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Saya rasa itu tidak pas,” sebutnya.

Dia juga menyoroti dana desa yang dipakai hingga Rp10 juta per orang untuk pergi ke Bali. Menurutnya, angka itu terlalu besar. ’’Sementara untuk dana anggota DPRD saja tidak sebesar itu. Keberangkatan mereka ini juga dipihakketigakan. Ya, kita tunggu saja hasilnya nanti,” pungkasnya. (nca/c1/whk)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here