Kejar Buronan Sampai Kolong Langit!

262
Ilustrasi: Net

radarlampung.co.id – Untuk menangkap para buronan yang dicari, pihak kejaksaan di seluruh Lampung harus menggandeng semua stakeholder.

Demikian diungkapkan pengamat hukum pidana Universitas Lampung Yusdianto menanggapi masih banyaknya DPO kejaksaan yang berkeliaran.

’’Libatkan institusi, libatkan masyarakat, organisasi massa, media massa, kejar sampai kolong langit. Sebar fotonya agar masyarakat tahu identitas mereka, bukan informasi rahasia,” kata Yusdianto.

Dia menambahkan, bila perlu kejaksaan kembali menggelar sayembara untuk menyemangati masyarakat memburu keberadaan DPO. Di sisi lain, Yusdianto mengapresiasi langkah kejaksaan menyeret enam koruptor yang berstatuskan buronan ke pengadilan.

“Langkah itu sudah tepat, tidak hanya menghukum badan ya. Tapi juga upaya memiskinkan para koruptor itu dan upaya pengembalian uang negara harus sejalan,” kata dia.

Ia mengatakan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi majelis hakim menghukum untuk pengembalian uang negara dalam hal ini melelang harta benda para koruptor.

Di bagian lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung meminta Korps Adhyaksa Lampung melakukan beberapa evaluasi dalam upaya penanganan DPO.

Alian Setiadi selaku Direktur LBH Bandarlampung menjelaskan, upaya yang dapat dilakukan antara lain Kejaksaan harus membeberkan upaya penangkapan yang sudah dilakukan.

“Ya harus dibeberkan, upaya-upayanya seperti apa agar masyarakat tahu. Bahkan penangkapannya bisa dibantu masyarakat kan,” jelasnya.

Di bagian lain, Alian juga mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Korps Adhyaksa Lampung yang sudah menangkap enam DPO dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Tetapi, ia menjelaskan upaya penangkapan juga harusnya difokuskan terhadap buronan kelas kakap seperti Alay dan Satono yang hingga kini belum tertangkap.

“Jangan sampai upaya yang sudah dilakukan itu membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa yang besar seperti Alay dan Satono tidak bisa ditangkap,” tukasnya.

Kedua, Alian mengatakan untuk menghindari DPO bertambah, Kejaksaan juga harusnya berani mengambil langkah tegas yakni dengan mewajibkan melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi. Ia mengatakan, selama ini para DPO kebanyakan melarikan diri lantaran penyidik atau penuntut tidak melakukan penahanan.

“Padahal penyidik itu memiliki kewenangan penuh untuk menahan seseorang dan itu harus dimaksimalkan. Jangan sampai ada DPO baru,” tegasnya.

Langkah lainnya, Alian mengatakan Korps Adhyaksa dalam mencari DPO harus memanfaatkan teknologi dalam melakukan perburuan. “Pakai alat sadap untuk orang-orang dekatnya. Kalau tidak ada, bisa kerjasama dengan KPK atau Mabes Polri,” jelasnya. Selain menggunakan alat, Kejati Lampung juga harus menggunakan informasi intelijen yang ada di masyarakat.

Ia mengatakan sindiran yang pernah dilontarkan Jaksa Agung dengan menyebut Satono sakit merupakan bentuk sindiran. “Itu sendirian ya, ya Setnov saja bisa ditangkap apalagi Alay dan Satono yang sudah bertahun-tahun belum tertangkap. Saya rasa ini harus jadi atensi Kajati saat ini,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar. PR itu adalah mencari dan menangkap buronan Korps Adhyaksa Lampung.

Dua buronan kasus korupsi yang paling dicari yakni bos Tripanca Group Sugiharto Wiharjo alias Alay dan mantan Bupati Lampung Timur Satono. Meski menjadi prioritas Kajati Lampung Syafrudin, jejak kedua buronan ini hingga kini belum juga terdeteksi.

Kajati menyebutkan, meski sudah dilakukan upaya penangkapan, pihaknya masih memiliki 25 buronan lagi yang masih berkeliaran termasuk DPO pidana umum. “Masih ada banyak pidana umum masih ada 13, dan kasus korupsi 12 orang lagi,” kata Syafrudin. (nca/c1/fik)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here