KPU Evaluasi Politik Uang

Hari Ini, Rakernas Kampanye
201
Ilustrasi

radarlampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung turut mengevaluasi pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2014 dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Swiss-Belhotel, Bandarlampung, pada Kamis–Sabtu (7-9/12). Rakernas akan membahas sosialisasi peraturan dan mekanisme kampanye Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, yang menjadi evaluasi karena ada persoalan yang terjadi pada saat masuk kampanye, ada beberapa truk bermuatan gula yang ditangkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat itu. Kasusnya sudah masuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), tetapi tidak bisa diproses money politics dalam tindak pidana pelanggaran pemilu.

”Itu problematika yang menjadi bahan evaluasi. Berdasarkan pengalaman di Lampung, ada yang pahit dan manis. Semua dijadikan evaluasi, terutama yang buruk, kami jadikan untuk lebih straight ke depan. Untuk mendapat pencerahan kan mesti ada proses mengalami kegelapan dahulu,” kata Nanang kepada Radar Lampung, Rabu (6/12).

Secara umum, pada saat itu, pola kampanyenya masih bersifat massal dan menggunakan hiburan. Walaupun yang disebut kampanye adalah pasangan calon gubernur-wakil gubernur mengikat pemilih supaya melalui penawaran visi, misi, program, dan kebijakan. Tapi praktiknya masih menggunakan cara lain yakni memberi hadiah atau door prize.

Sedangkan pada masa kampanye Pilgub 2018, ada larangan memberikan hadiah kepada calon pemilih. Jadi, kata Nanang, memang idealnya ada pengaturan agar kampanye berlangsung adil dan setara. Saat ini, ada pendapat umum bahwa selama proses pilkada di beberapa tempat, bakal calon (balon) ternyata dianggap memiliki sumberdaya lebih.

”Tetapi kekhususan di Lampung, tidak demikian. Ada kekuatan lain selain petahana yang juga memiliki sumberdaya lain, yang mempunyai peluang untuk mengekspresikan segalanya. Hal ini juga akan membuat proses kampanye sosialiasi itu tidak memenuhi kesetaraan. Misalnya wayangan ada door prize, jalan sehat berhadiah besar-besaran, dan semuanya melakukan itu,” terangnya.

Sedangkan pengaturan untuk petahana dan pejabat publik, termasuk bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, serta wakil gubernur, tertuang dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye. Salah satunya, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur pada 12 Februari 2018—artinya Juli 2017—, tidak boleh melakukan pergantian pejabat.

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here