Masalah Kenaikan Harga Beras

82

SECARA sederhana dari sisi ekonomi, kenaikan harga disebabkan oleh kurangnya pasokan (supply). Karena itu, untuk mengembalikan harga, maka pasokan harus ditambah. Pelepasan cadangan adalah dalam rangka menambah pasokan sehingga harga akan kembali turun. Ini adalah respons cepat yang bisa dilakukan. Pemprov Lampung melepas cadangannya merupakan langkah yang cepat dan pas.

Masalah selanjutnya yang harus didalami adalah mengapa pasokan kurang. Kurangnya pasokan bisa disebabkan produksi kurang. Hal ini bisa jadi karena memang belum panen atau gagal panen. Bisa juga karena gangguan distribusi. Hal ini bisa disebabkan tidak lancarnya transportasi, bisa karena jalan putus seperti di lintas barat atau karena ada bencana. Hal lain bisa disebabkan distorsi pasar. Dalam hal ini bisa ada permainan dalam pemasokan.

Bukankah Lampung surplus produksi padi? Dari sisi produksi, Lampung memang surplus dalam produksi padi. Hanya, apakah ketika menjadi beras tetap surplus. Kenyataannya ada arus dalam bentuk gabah ke luar Lampung, baik itu ke Jawa atau Sumbagsel. Belum ada gambaran akurat berapa besar yang ke luar Lampung sehingga tetap menjamin Lampung surplus beras. Bahkan bebarapa waktu yang lalu, Bulog sekitar Lampung juga melakukan pengadaan di Lampung.

Dalam hal ini, pernah ada pembahasan baik oleh pemprov maupun DPRD Lampung untuk membatasi atau malah melarang padi dalam bentuk gabah ke luar Lampung dalam rangka pengendalian pasokan. Sebenarnya banyak kerugian ketika gabah ke luar Lampung. Pertama, sulit menjaga kecukupan pasokan beras di Lampung sehingga setiap saat ada kemungkinan kekurangan pasokan.

Kedua, Lampung kehilangan banyak sumber daya baik berupa dedak maupun sekam dan jerami. Dedak adalah sumber pakan ternak sehingga keluarnya gabah akan mengakibatkan hilangnya dedak. Akibatnya, peternakan tidak bisa berkembang karena pakan terbatas dan mahal. Jerami dan sekam bisa menjadi bahan pupuk organik dan energi.

Ketiga, Lampung kehilangan nama (brand). Saat pembicaraan kerja sama Pemprov Lampung sebagai pemasok pangan ke DKI Jakarta, ada pernyataan dari Pemda DKI Jakarta bahwa beras Lampung perlu uji pasar, apakah diterima oleh pasar. Selama ini memang beras yang populer di DKI Jakarta adalah beras Karawang dan Cianjur, dll. Tetapi sebagian gabahnya dipasok dari Lampung dan ketika menjadi beras tidak muncul dengan nama beras Lampung atau beras Talangpadang.

Nah, yang harus dicermati adalah distorsi pasar karena sering ada pelaku pasar yang memanfaatkan situasi dengan memainkan pasokan. Apalagi pasokan dikuasai oleh swasta melalui mekanisme pasar. Dengan melepas beras dalam mekanisme pasar, maka harga beras memang akan selalu berfluktuasi/bergejolak dengan kecenderungan selalu naik. Mengingat permintaan beras terus meningkat dan beras merupakan kebutuhan pokok, maka harga beras selalu menciptakan situasi yang rawan.

Memang berat untuk tidak melibatkan swasta dalam perberasan. Lampung yang produksi gabahnya sudah melebihi 4 juta ton per tahun, maka nilai transaksinya akan mencapai Rp20 triliun. Bila sudah menjadi beras, maka nilai ekonominya lebih dari Rp32 triliun. Perputaran ekonomi yang sangat besar.

Sebenarnya dengan kebijakan HET (harga eceran tertinggi), pemerintah ingin mengerem gejolak harga beras. Harusnya dengan kebijakan HET, ketika ada yang menjual di atasnya, maka langsung bisa ditindak karena melanggar. Dalam hal ini, satgas beras harus aktif. Peran aktif satgas dapat menjalankan fungsi intelijen pasar. Satgas memonitor pergerakan beras sehingga sejak dini gejala kenaikan harga sudah dapat dideteksi dan diambil langkah antisipasi pengendaliannya.

Penetapan HET mengharuskan pemerintah menjaganya jangan sampai terlampaui. Untuk itu, pemerintah harus aktif menjadi pelaku pasar. Dalam hal ini bisa menugaskan Bulog untuk menjalankannya. Bulog bukan hanya sebagai pengendali cadangan, tetapi sekaligus pengendali harga. Kalau sebatas pengendali cadangan, maka tindakan dilakukan setelah harga naik. Kalau harga sudah naik, maka perlu waktu untuk menurunkannya kembali walau cadangan sudah dilepas ke pasar.

Dengan menjadikan Bulog sebagai pelaku pasar, maka bisa langsung mendeteksi pergerakan beras sehingga sejak awal sudah dapat mengetahui kecenderungan harga. Ketika harga cenderung akan naik, maka Bulog bisa meningkatkan pasokan ke pasar sehingga kenaikan harga dapat segera dikendalikan. Keuntungan lain adalah biaya gudang cadangan beras bisa diminimalkan karena beras terus dalam perputaran. Dan tak kalah penting, beras selalu dalam kondisi baru sehingga kemungkinan kerusakan dan penyusutan karena disimpan juga dapat diminimalkan.

Memang kewenangan ini ada di pemerintah pusat. Karena itu, harapannya pemerintah pusat bisa mendalami lebih jauh persoalan harga beras dan bahan pokok lainnya. Sementara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengelola cadangan beras daerah terintegrasi dengan sistem pasar. Bisa bekerja sama dengan Bulog dan bila Bulog belum diberi kewenangan sebagai pelaku pasar, maka dapat bekerja sama dengan BUMD untuk menjalankan sistem ini.

BUMD/Bulog mendapat insentif melalui perputaran beras dengan subsidi silang antara ketika harga tinggi dan rendah, yang tetap tidak melampaui HET. Pemerintah daerah mendapat insentif karena tidak ada biaya gudang dan penyusutan/rusak. (*)

*) Peneliti Pusiban (Pusat Studi dan Informasi Pembangunan)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here