Musa Satu Sel dengan Anas

Gagal Banding, Pertimbangkan PK
376
Ilustrasi

radarlampung.co.id – Nasib politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Musa Zainudin memasuki babak baru. Upaya banding yang diajukan ketua DPW PKB Lampung ini kandas.

Hal ini terjadi lantaran terpidana kasus korupsi proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara itu terlambat sehari mengajukan banding ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saat ini, tim kuasa hukum Musa sedang mempertimbangkan upaya hukum lain, yakni peninjauan kembali (PK). Musa juga tengah mempersiapkan diri melaksanakan putusan hakim, yakni penjara 9 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan ditambah pencabutan hak politiknya. Selain itu, dia juga mempersiapkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp7 miliar dengan tenggat waktu satu bulan sesuai amar putusan hakim.

Kuasa hukum Musa, Midi Iswanto kepada Radar Lampung membenarkan bahwa Musa gagal mengajukan banding. Karena adanya salah penafsiran masa pengajuan banding 7 hari setelah vonis. ”Ya benar. Bang Musa memang gagal mengajukan banding. Sebab, diberi waktu 7 hari setelah vonis untuk mengajukan banding. Kemarin, ada hari Sabtu dalam tujuh hari itu. Kami kira itu hari libur, ternyata oleh pengadilan dihitung masuk satu hari dalam masa banding. Begitu kami serahkan memori banding, langsung ditolak,” ujarnya, kemarin.

Anggota DPRD Lampung asal PKB itu meneruskan, kliennya terpaksa menerima putusan. Meski, diakuinya Musa kecewa dengan putusan pengadilan. ”Kalau dibilang kecewa ya tentu. Sebab, kami menilai banyak fakta di persidangan mulai dari keterangan saksi juga empat saksi ahli dari profesor UI, UII dan bukti lain di persidangan dikesampingkan. Makanya, kami ajukan banding. Sayangnya gagal karena terlambat sehari,” ujarnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat tim kuasa hukum tengah mengkaji upaya hukum lain yakni PK. Namun, masih menunggu 180 hari untuk upaya itu. ”Kami dan tim kuasa hukum tengah pertimbangkan mengajukan PK. Karena yang memungkinan adalah PK. Tapi kan itu masih kami kaji. Lagian juga masih lama karena harus 180 hari dulu,” ungkapnya.

Musa, lanjut Midi, pada Selasa (5/12) juga sudah dieksekusi pengadilan dan masuk Lapas Sukamiskin, Bandung. Dalam menjalani hukuman, Musa terlihat tetap tegar. ’’Beliau dieksekusi kemarin (5/12) dan langsung masuk Sukamiskin. Satu sel dengan rombongan Anas Urbaningrum. Tetapi saya nggak hafal nomor bloknya,” ungkapnya.

Terkait hak politik yang dicabut oleh hakim, Midi menyatakan hal itu tak berpengaruh dengan jabatan ketua DPW PKB Lampung. Menurut dia, jabatan ketua berdasarkan SK dari DPP. ”Kalau menurut saya nggak lah (pengaruh ke ketua DPW PKB, Red). Karena kan itu berdasarkan keputusan DPP. Baru berhenti kalau sudah ada SK pemberhentian dari DPP. Kita belum bicara kesana,” urainya.

Sejauh ini, suasana di internal PKB pasca Musa divonis, kata Midi juga masih menghormati posisi Musa. Sebab, kata dia, Musa diakui sebagai aset Lampung yang tak bisa dipungkiri banyak jasanya.

”Internal partai masih menghormati beliau. Kan tak bisa dibantah beliau aset Lampung. Sudah banyak loh jasanya baik buat PKB maupun daerah. Sebagai anggota Komisi V DPR, banyak yang sudah diperjuangkannya seperti megahnya bandara Radin Inten II, ruas Jalan Ir. Sutami dan beberapa program strategis lainnya di Lampung. Jadi ya teman-teman di DPP dan DPW belum bicara pengganti beliau sebagai ketua partai maupun PAW anggota DPR RI,” tandasnya.

Diketahui, Musa divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 15 September lalu. Musa juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu hak politiknya juga dicabut.

Musa juga diminta membayar uang pengganti Rp7 miliar wajib dibayarkan pada satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik Musa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun, apabila nilai harta benda tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. (gus/c1/fik)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here