Pelimpahan Tahap II, Oknum Anggota Dewan Tidak Ditahan

Kasus Dugaan Ijazah Palsu
185
Ilustrasi: Net

radarlampung.co.id – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Lampung melakukan pelimpahan tahap II kasus dugaan ijazah palsu dengan tersangka Roliansyah (51), Selasa (14/11). Namun, jaksa tidak menahan oknum anggota DPRD Pesawaran tersebut.

Sebelumnya, penyidik polda melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Dari sini diteruskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipdium) Kejari Bandarlampung Andy Hendra Jaya menjelaskan, jaksa menerima perkara tersebut usai pelimpahan dari Kejati Lampung. ”Karena tempat kejadian perkaranya di Bandarlampung, maka proses administrasinya diserahkan ke kami,” kata Andy Hendra Jaya.

Dilanjutkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Penahanan tidak dilakukan lantaran Roliansyah mengajukan penangguhan penahanan.

Ini disertai jaminan dari pihak keluarga. Permohonan penangguhan penahanan disetujui. Terlebih Roliansyah dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan bersedia datang untuk dilimpahkan dari penyidik kepolisian ke kejaksaan.

“Ya subjektif. Karena dari penyidikan (Polda Lampung) tidak ditahan. Kemudian (pelimpahan tahap II) mengajukan penangguhan penahanan,” ujarnya.

Alasan penangguhan penahanan tersebut salah satunya karena Roliansyah masih berstatus anggota DPRD. ”Kalau ditahan, pekerjaannya nanti banyak yang terganggu,” sebut dia.

Lebih jauh Andy mengungkapkan, jaksa penuntut umum segera menyelesaikan berkas dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan. ”Kita sudah bentuk tim jaksa. Ada empat orang, terdiri dari jaksa madya, jaksa muda  dan dua jaksa pratama,” sebut dia.

Sebelumnya, jaksa menerima berkas perkara tersebut pada 5 April 2017 lalu. Roliansyah diduga melanggar pasal 68 ayat 2 junto pasal 69 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20/2003 tentang Pendidikan Nasional dan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dimana, ia diduga memalsukan ijazah sarjana strata dua (S2). ”Kasusnya, dugaan ijazah palsu. Jadi kerugiannya bisa saja terhadap orang yang dipilih. Kalau dia memang sudah memalsukan ijasah, artinya negara sudah membayar orang yang tidak sah. Kewajibannya nanti dalam putusan harus mengembalikan berapa tahun ia menjabat dan berapa yang ia terima,” tegas Andy. (red/c1/ais)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here