Pemkot Tak Segan Batalkan HGB

Terkait Tunggakan Bea Sewa Ruko

Ilustrasi
- Advertisement -

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung berjanji tidak tinggal diam menyikapi piutang bea sewa atas hak guna bangunan (HGB) ruko. Pemkot bahkan mengancam mengambil tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak yang menempati ruko.

Ancaman tegas itu utamanya ditujukan ke pihak yang menempati ruko Pasar Tengah, Tanjungkarang Pusat. Ya, dari piutang HGB mencapai Rp18 miliar, sekitar Rp7,8 miliar di antaranya merupakan piutang HGB sejumlah ruko yang berdiri di kawasan Pasar Tengah.

Sekitar penghujung 2015 lalu, para pemilik yang menolak membayar bea sewa HGB membawa sikap keberatan mereka ke pengadilan. Namun, Pemkot akhirnya memenangkan kasus tersebut.

Dalam putusannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan memenangkan Pemkot Bandarlampung, dalam sidang banding kasus sengketa ruko Pasar Tengah, Tanjungkarang. Keputusan tersebut tertuang dalam amar putusan banding No. 129/B/2015/PT.TUN-MD tertanggal 21 Oktober 2015. PTUN Medan menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding, dan membatalkan putusan PTUN Bandarlampung No. 35/G/2014/PTUN-BL tanggal 18 Mei 2015.

’’Dengan dibatalkannya hasil putusan sebelumnya, otomatis Pemkot Bandarlampung berhak menarik retribusi HGB ruko Pasar Tengah,” ujar Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam, kemarin. Kini, menurut Badri putusan tersebut masih terus dalam proses. Karenanya pihaknya mengaku belum menurunkan tim untuk memungut bea sewa HGB.

’’Pokoknya kalau memang tidak bisa diajak kerjasama, tentu kami akan mencari pihak lain untuk menempati ruko tersebut,” tegasnya. Menurutnya, bagi pemegang HGB ruko yang habis masa berlakunya, namun sama sekali belum mengurus perpanjangan HGB, sesuai kesepakatan tim teknis pemkot, HGB para pedagang akan dibatalkan.

Diberitakan, potensi pemasukan Pemkot Bandarlampung banyak yang masih tercecer. Bila sebelumnya diketahui piutang pajak reklame masih berkisar Rp1,2 miliar, ternyata piutang jauh lebih tingggi ada pada bea sewa atas HGB ruko. Berdasarkan data yang dikantongi Komisi II DPRD Bandarlampung, tunggakan bea sewa HGB di tujuh pasar tradisional mencapai Rp18 miliar.

Sekretaris Komisi II Grefeldi Memesa merinci, piutang HGB di atas tanah hak pengelolaan lahan (HPL) pemkot di tujuh pasar adalah Pasar Tengah Tanjungkarang sebesar Rp7,8 miliar, Pasar Ayam Telukbetung (Rp39 juta), Pasar Inti Store (Rp1,3 miliar), Pasar Panjang (Rp3,9 miliar), Pasar Tugu (Rp582 juta), dan Pasar Cimeng (Rp871 juta).

’’Dari ketujuh pasar, terlihat tunggakan tertinggi berada di Pasar Tengah dengan nilainya yang sangat fantastis. Itu harus terserap,” kata Grefeldi. Padahal, menurut Grefeldi, piutang tersebut bisa menjadi angin segar bagi pemkot. Ya, menurut politisi PKS tersebut, saat ini pemkot sangat membutuhkan pembayaran atas piutang-piutang tersebut.

’’Kita ketahui bersama, pemkot saat ini sedang membutuhkan uang, harusnya hutang itu segera dibayarkan ke pemkot. Juga diharapkan kesadaran para pengusaha untuk membayarnya,” ucapnya. (sur/c1/sur)

- Advertisement -
loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY