Pemprov Telurkan Batas Kuota Angkutan Online

138
Ilustrasi

radarlampung.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons kecemasan pengemudi angkutan kota (angkot) atas menjamurnya transportasi online. Namun, bukan berarti pemprov melarang operasional transportasi online. Melainkan membatasi total armada yang beroperasi di provinsi ini.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung mengambil kebijakan kuota angkutan online di Lampung dibatasi 8 ribu unit.

Sekretaris Dishub Lampung Minto Raharjo menyebut, dari ketetapan itu, khusus Bandarlampung kuota angkutan online hanya diperbolehkan 2 ribu unit. Demikian disampaikannya saat menggelar rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organda Lampung dan perwakilan manajemen transportasi online kemarin (13/11).

’’Kuota 8.000 unit nantinya dibagi per masing-masing kabupaten/kota di Lampung. Formulasi pembagiannya adalah dengan menggabungkan data pengguna, jumlah kendaraan pribadi, kendaraan umum, hingga mobilitas masyarakat,” ujar Minto.

Keluarnya ketetapan itu juga berdasarkan asumsi jumlah usia produktif dan kepemilikan kendaraan pribadi. Sehingga didapatlah kuota transportasi online di Lampung dibatasi sebanyak 8.000 unit. Dalam hal ini Bandarlampung sebagai ibukota provinsi mendapat jatah 25 persen dari kuota total. ’’Jumlahnya kemudian dibagi kepada aplikator sesuai jumlah driver yang telah mendaftar,” sebut Minto.

Dia lantas menjabarkan, untuk Go-Car mendapat jatah 44 persen, atau bila diambil dari kuota 2 ribu unit maka Go-Car mendapatkan jatah 880 unit. Kemudian Uber mendapat kuota 31 persen (620 unit). Sementara Grab sebanyak 25 persen (500 unit). ’’Kuota ini resmi belaku hari ini (kemarin, Red.) sampai 1 Maret 2018 mendatang. Sampai semua transportasi online teregristrasi,” ujar Minto.

Minto melanjutkan, penentuan kuota ditetapkan berdasarkan masing-masing jumlah driver pada aplikasi yang sudah mendaftar. Namun, kesepakatan kuota ini bersifat sementara sampai semua aplikasi mengurus izin. Jika kuota tersebut terpenuhi atau melebihi maka akan dilakukan rapat penentuan kuota kembali setelah 1 Maret 2018. Dengan catatan, tidak ada penambahan kuota hingga semua izin diselesaikan.

Izin dimaksud, sambung dia, ialah izin yang dikeluarkan Badan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung hingga masa tenggat yang telah disepakati sebelumnya. ’’Semua ketentuan harus dipenuhi dengan bergabung ke koperasi atau badan hukum, uji kendaraan, dan lain lain,” tambah Minto.

Atas ketetapan tersebut, dari peserta rapat yang hadir hanya Go-Car yang menolak. Alasannya, menurut mereka penentuan kuota harus dihitung melalui lembaga independen. Menanggapi hal ini, Minto menuturkan bahwasanya metode perhitungan sudah bisa dikatakan resmi lantaran mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung.

Terpisah, Peraturan Daerah Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandarlampung juga resmi disahkan. ’’Untuk selanjutnya akan diatur dalam perwali terkait teknis pelaksanaannya sesuai dengan yang ada di Perda ini (perda Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandarlampung),” ujar Wali Kota Bandarlampung Herman H.N.

Perda setebal 39 halaman ini memuat soal tranportasi online di dalam pasal 80 ayat (2) yang berisi pelayanan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Disebutkan bahwasanya dalam mengurus perizinannya wajib memiliki surat keterangan domisili dan surat keterangan kesiapan lahan kendaraan yang dikeluarkan oleh dinas.

Kemudian, dalam ayat (3) kendaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib memiliki tanda bukti lulus uji berupa buku uji/kartu uji yang berlaku. Sementara pada ayat (4) menjelaskan ketentuan lanjut kendaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi diatur dengan Peraturan Wali Kota. (rma/c1/sur)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here