Pilih Jadi Kades daripada PNS

Ilustrasi
- Advertisement -

radarlampung.co.id – Bengkaknya anggaran dana desa (DD) memunculkan efek. Jabatan kepala desa (Kades) atau kepala kampung (Kakam) semakin jadi rebutan. Bahkan, Kades/Kakam yang ada di Lampung saat ini ada yang berprofesi PNS.

Dari penelusuran tim Radar Lampung, di sejumlah kabupaten, ada PNS memilih berkiprah jadi Kades/Kakam. Tetapi, mereka kompak membantah tertarik menjadi Kades karena tergiur DD. Mereka menyatakan tertarik menjadi Kades lantaran ingin lebih mengabdi kepada masyarakat.

Diketahui, meski memilih menjadi Kades, status seorang PNS tidak lantas gugur. Syarat utama, mereka harus mendapat surat persetujuan dari instansi tempatnya bekerja.

Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2001 tentang  Pedoman bagi PNS yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa.

Sementara, penelusuran Radar Lampung, ada beberapa PNS di Lampung yang cuti menjadi Kades. Seperti di Lampung Tengah ada dua orang. Keduanya adalah Abdullah, Kades Kuripan, Kecamatan Padangratu, dan Daryono, Kades Saptomulyo, Kecamatan Kotagajah.

Abdullah menyatakan, ia menjadi kepala kampung/desa atas keinginan  masyarakat. ’’Masyarakat ingin saya jadi Kakam/Kades melanjutkan orang tua saya dulu yang juga Kakam. Makanya ketika pilkakam, saya maju dan terpilih,” ujarnya.

Abdullah yang sebelumnya sekretaris kampung menampik jika ada anggapan jadi Kakam karena tergiur dana desa. ’’Nggak lah. Sudah lama saya jadi Kakam. Bahkan sebelum ada DD. Ini karena keinginan warga,” tegasnya.

Di Kabupaten Waykanan juga ada dua PNS yang memilih menjadi Kakam/Kades. Yakni Junaidi di Kecamatan Negeribesar dan Usman di Kecamatan Negarabatin. Namun, keduanya sudah menjadi kepala kampung sebelum dana desa bergulir.

’’Mereka benar-benar diinginkan warganya. Contoh Usman, itu sudah dua periode jadi kepala kampung,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Waykanan Paryanto kemarin.

Adanya PNS yang memilih menjadi Kades/Kakam juga terjadi di Tulangbawang. Kakam itu bernama Zainul Aria Faisal yang menjadi Kakam Sumbersari, Kecamatan Penawaraji.

Dia menegaskan mau menjadi Kakam karena tidak ada warga di tempatnya yang ingin menjadi kepala pemerintahan di kampungnya. ’’Karena di Sumbersari dulu tidak ada yang mau menjadi Kakam. Awalnya saya hanya Pj. sampai empat kali, akhirnya jadi Kakam definitif sejak 2011,” ungkapnya.

Dia mengaku dalam pilkakam ke depan kembali mencalonkan diri. Namun, ia menampik maju kembali sebagai Kakam karena tergiur dana desa. ’’Niat saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Dana desa kan baru-baru ini. Sementara, saya sudah lama menjadi Kakam sebelum ada dana desa,” tegasnya.

Adanya PNS yang memilih menjadi Kades/Kakam juga terjadi di Tanggamus. Dia adalah Boniran, kepala Pekon (Desa, Red) Sidomulyo, Kecamatan Semaka.

Boniran mengatakan, yang mendasari dirinya maju sebagai calon kepala pekon saat itu adalah besarnya dorongan dan dukungan dari masyarakat serta keinginan untuk membangun pekon agar lebih maju.

’’Saya diminta masyarakat mencalonkan diri. Karena dukungan tersebut akhirnya saya bersedia. Namun setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan dan instansi terkait,” kata Boniran yang sebelumnya bekerja sebagai PNS penjaga sekolah di SDN Sinarbangun, Kecamatan Bandarnegeri Semoung, tersebut.

Adanya PNS yang memilih menjadi Kades/Kakam juga terjadi di Kabupaten Pesawaran. Dia adalah Kades Kedondong Iwan Rosa.

Kepada Radar Lampung, Iwan mengatakan, dirinya diangkat sebagai PNS pada 2007 atau masih di Kabupaten Lampung Selatan sebelum pemekaran sebagai staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pada 2013 atas izin bupati Pesawaran melalui kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Kades Kedondong.

’’Secara aturan ketika saya menjabat Kades dan mendapat izin dari pimpinan. Maka tidak kehilangan hak-hak saya sebagai pegawai, tetapi tidak menerima tunjangan pegawai,” ucapnya.

Menurutnya, motivasi mencalonkan diri sebagai Kades karena dorongan tokoh adat dan masyarakat serta ingin mengabdikan diri sebagai putra daerah di desanya. ’’Tidak ada bayangan sama sekali bahwa 2015 akan mendapat dana desa. Saya hanya ingin mengabdikan diri. Bahkan sejak turunnya dana desa, penghasilan tetap (siltap) sebagai kepala desa tidak saya ambil,” tegasnya.

Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa diperbolehkan mengambil siltap, ia menjaga agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. ’’Ini bentuk komitmen saya sebagai Kades. Saya khawatir kalau ada aturan yang harus mengembalikan siltap yang saya dapat dari mana nantinya,” ujarnya.

Kades dari PNS juga terdapat di Kabupaten Lampung Timur. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKP2D) M. Noor Al Syarif mengatakan, ada 2 kepala desa di Lamtim yang berstatus PNS. Masing-masing, Surohman, Kades Trisnomulyo, Kecamatan Batangharinuban, yang menjabat sejak 2013 dan Ismoyo, Kades Pugungraharjo, Kecamatan Sekampungudik, yang menjabat sejak 2012.  ’’Mereka telah mendapat izin atasan langsung untuk menjadi Kades,” jelasnya.

Sementara, Ismoyo membenarkan dirinya adalah PNS yang bertugas sebagai guru. Namun, sejak 2012 mencalonkan diri sebagai kades dan terpilih. “”aya telah mendapat izin dari atasan langsung dan bupati untuk mencalonkan diri sebagai kades,” jelas Ismoyo.

Ismoyo menyatakan, tujuannya menjadi  kades bukan karena tertarik dengan dana desa yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah per desa.  Namun, karena ingin mengabdi untuk masyarakatnya. ”Saat saya mencalonkan diri, belum ada program dana desa. Jadi bukan karena ada dana desa, saya memilih menjadi kades,” tegasnya.

Terkait fenomena adanya Kades dari PNS, pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung Dr. Dedy Hermawan berharap kepala daerah dalam hal ini bupati bijak saat mengeluarkan keputusannya. Yakni tidak lantas dengan mudahnya mengeluarkan izin kepada PNS untuk menjadi Kades. Bahkan, dirinya sangat menyayangkan bila hal tersebut terjadi.

Menurut Dedy, hal itu kontraproduktif dengan spirit desa membangun. Sebab guna menyukseskan misi tersebut, ada baiknya desa lebih bertumpu dengan SDM lokal. ”Penduduk desa sudah pasti lebih mengenal wilayahnya. Itu hal sangat penting dalam memacu pembangunan menjadi lebih cepat,” ujar Dedy, kemarin.

Dedy juga menilai tidak ada urgensi seorang PNS ikut dalam Pilkades. Selain itu, juga tidak ada legitimasi sosial menyangkut kehadiran para PNS tentang keikutsertaan dalam Pilkades. ’’Tidak ada alasan yang sangat kuat untuk bisa mendukungnya,” tegas Dedy.

Di sisi lain, bila keikutsertaan PNS dalam Pilkades benar terjadi, tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan teriakan sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan kekurangan PNS.

’’Melihat fenomena pemkab selalu mengajukan usulan penambahan PNS, tentu itu menunjukkan mereka sedang butuh sumber daya PNS di pemkab sendiri. Artinya, hijrahnya PNS menjadi Kades tentu suatu kerugian,” nilai Dedy.

Padahal, sambung Dedy, fenomena yang juga bukan lagi rahasia umum adalah banyaknya pengusulan pindah para PNS kabupaten. Ya, sebagain dari mereka kerap mengusulkan untuk dipindah tugaskan ke pemerintah provinsi atau juga pemerintah kota.

’’Kalau mereka juga tenjun ke desa, bakal makin melemahkan energi pemda. Karenanya saya pikir bupati jangan sampai mengizinkan,” saran Dedy.

Menurut Dedy, bila alasan PNS hendak beralih menjadi Kades karena ingin memajukan desa, hal tersebut bukan alasan tepat. Sebab, banyak cara lain yang bisa dilakukan dengan mereka duduk menjalankan tupoksinya di pemda.

’’Dengan bersinergi melalui program yang diluncurkan untuk desa juga sudah merupakan langkah membangun desa. Karena program kerja di pemkab juga kan jatuhnya ke upaya pendukung desa juga. Justru bila menjadi kades tentu akan memberikan kecurigaan. Motifnya apa?” ulas Dedy seraya mendorong agar PNS tak tergiur menjadi Kades. (sya/wid/ozy/sah/ehl/sur/c1/whk)

- Advertisement -
loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY