Piutang HGB Ruko Sentuh Rp18 Miliar

Anggota Dewan Ditengarai Ikut Menunggak
85
Ilustrasi

BANDARLAMPUNG – Potensi pemasukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung banyak yang masih tercecer. Bila sebelumnya diketahui piutang pajak reklame masih berkisar Rp1,2 miliar, ternyata piutang jauh lebih tingggi ada pada bea sewa atas hak guna bangunan (HGB) ruko.

Berdasarkan data yang dikantongi Komisi II DPRD Bandarlampung, tunggakan bea sewa HGB di tujuh pasar tradisional mencapai Rp18 miliar.

Sekretaris Komisi II Grefeldi Memesa merinci, piutang HGB di atas tanah hak pengelolaan lahan (HPL) pemkot di tujuh pasar adalah Pasar Tengah Tanjungkarang sebesar Rp7,8 miliar, Pasar Ayam Telukbetung (Rp39 juta), Pasar Inti Store (Rp1,3 miliar), Pasar Panjang (Rp3,9 miliar), Pasar Tugu (Rp582 juta), dan Pasar Cimeng (Rp871 juta).

’’Dari ketujuh pasar, terlihat tunggakan tertinggi berada di Pasar Tengah dengan nilainya yang sangat fantastis. Itu harus terserap,” kata Grefeldi kemarin (10/9). Kabar mengejutkan, nilai piutang sewa HGB di Pasar Tengah dengan nilai Rp7,8 miliar itu ditengarai atas nama anggota DPRD Lampung.

Padahal, menurut Grefeldi, piutang tersebut bisa menjadi angin segar bagi pemkot. Ya, menurut politisi PKS tersebut, saat ini pemkot sangat membutuhkan pembayaran atas piutang-piutang tersebut. ’’Kita ketahui bersama, pemkot saat ini sedang membutuhkan uang, harusnya hutang itu segera dibayarkan ke pemkot. Juga diharapkan kesadaran para pengusaha untuk membayarnya,” ucapnya.

Namun, yang menjadi permasalahan, menurut hasil kordinasi Komisi II dengan Dinas Perdagangan (Disdag), dinas tersebut menyebutkan pihaknya tak memiliki tangunggung jawab untuk menagih hutang tersebut. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar. Bahkan ditakutkan, muncul petugas penagih palsu gentayangan ikut menagih piutang HGB tersebut.

’’Hal ini harus cepat diselesaikan, cari jalan keluarnya. Kalau memang  bukan ranahnya Disdag, harus ada dinas terkait yang menagih hak Pemkot itu. Jangan dibiarkan saja,” tegasnya.

Sayang, Kepala Disdag Bandarlampung Sahriwansah seolah tak ingin dikonfirmasi. Saat dihubungi via ponsel pribadinya, dirinya enggan mengangkat sambungan telepon. Justru menolak dengan me-reject telepon yang ditujukan padanya. Upaya wartawan koran ini untuk mengkonfirmasi via pesan singkat ke nomor ponselnya pun tak kunjung dijawab hingga berita ini diterbitkan.

Hal serupa terjadi kala hendak mengkonfirmasi anggota DPRD Lampung yang disinyalir bertanggung jawab atas salah satu piutang HGB. Wakil rakyat tersebut enggan mengangkat sambungan telepon. Pesan singkat yang dikirim padanya pun tak kunjung dibalasnya. (rnn/ron/rma/c1/sur)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here