Polda Pelototi Akun Medsos Kandidat

119
RAKOR GAKKUMDU: Ketua Bawaslu RI Abhan menghadiri rapat koordinasi (rakor) Sentra Gakkumdu di Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (5/12). Rakor juga dihadiri Kapolda Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo, Kajati Lampung Syafrudin, dan jajaran Bawaslu Lampung. FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG

radarlampung.co.id – Kapolda Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo memberikan atensi khusus terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni 2018. Jajaran kepolisian bakal mencermati metode kampanye yang menggunakan sarana akun di media sosial (medsos).

Pelaksanaan kampanye pilgub berlangsung pada 15 Februari–23 Juni 2018. Kampanye antara lain dapat dilaksanakan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol, pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur, dan/atau tim kampanye pada medsos.

Suroso menjelaskan, regulasi mengatur agar parpol atau gabungan parpol, paslon, dan/atau tim kampanye dapat membuat akun resmi di medsos untuk keperluan kampanye selama masa kampanye.

Akun resmi di medsos tersebut wajib didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye. Dan wajib ditutup paliung lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir.

“Dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil , walikota dan/atau parpol. Juga dilarang menghasut, fitnah, adu domba parpol, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 69 Huruf B dan C UU 10/2016,” kata Suroso di Hotel Emersia, kemarin.

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye di medsos yang dolakukan oleh akun resmi yang terdaftar pada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota merupakan tindak pidana pemilihan. Ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Ayat (2) UU 10/2016. Dimana pelaksanaan penanganannya oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sedangkan, kata dia, pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye di medsos dilaksanakan oleh akun tak dikenal atau anonim, merupakan tindak pidana siber. Hal ini sebagaimana UU 19/2017 dan pelanggarannya akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Suroso juga berharap agar Sentra Gakkumdu meningkatkan terus sinergitas, keterpaduan, kebersamaan, koordinasi, dan komunikasi. Jadikan pelajaran kasus-kasus yang terjadi dalam pilkada sebelumnya agar kasus serupa tidak terulang lagi. Dan kinerja aparat Gakkumdu lebih professional serta dapat diterima oleh semua pihak.

“Dalam pilkada mendatang, diprediksi akan terjadi modus operandi baru pelanggaran tindak pidana pemilu. Sehingga petugas Sentra Gakkumdu harus lebih cermat, teliti, dan koordinatif,” tegasnya.

Suroso juga meminta Sentra Gakkumdu menghindari segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan tugas demi suksesnya pilkada serentak 27 Juni 2018. (dna/c1/gus)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here