Email Berita  Print Berita  PDF Berita

TUBA – Bakal calon bupati Tulangbawang Ismet Roni, S.H. siap menghilangkan budaya setor proyek sebesar 15 persen jika kelak dirinya terpilih menjadi bupati periode 2012–2017.

’’Bila memang ada setoran 15 persen bagi kontraktor yang akan menggarap proyek, nanti pada zaman saya tidak akan ada lagi setoran seperti itu. Pegang janji saya dan buktikan," kata pria yang juga menjabat sebagai sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung ini.

Menurut mantan ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Lampung ini, penghilangan setoran awal 15 persen penting untuk mendukung kualitas yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan. ’’Bila belum mengerjakan apa pun sudah setor uang muka dahulu, ini akan berimbas pada penurunan tingkat kualitas bangunan. Belum lagi setoran lain-lainnya. Bila modal saja sudah banyak berkurang, secara otomatis kontraktor akan berbuat semaunya. Kalau sudah begitu dapat dipastikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan akan menurun secara drastis," paparnya.

Ketua Komisi I DPRD Lampung ini juga mengatakan, tanggung jawab kualitas pekerjaan tidak hanya bergantung pada kontraktornya semata, melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat. ’’Bila memang menemukan kejanggalan, masyarakat harus proaktif melaporkan sehingga pekerjaan yang dilakukan kontraktor juga sesuai harapan kita bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Ismet menyebut akan menggunakan pendekatan bottom up untuk membangun Tuba. ’’Jika memang diberi kepercayaan, saya akan memprioritaskan pembangunan yang bersifat bottom up," kata dia.

Pendekatan bottom up ini, lanjut pria low profile ini, dimaksudkan agar pembangunan merata dari tingkat bawah ke level atas. Ismet menilai proses pembangunan di Tuba sekarang ini sudah cukup baik. Namun, pembangunan itu tetap perlu dilanjutkan agar tetap berjalan lebih baik lagi.

Dalam proses pembangunan, tambah Ismet, sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan perlu menjadi skala prioritas. ’’Untuk kesehatan, misalnya. Harus menjangkau hingga ke daerah terpencil. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan! Artinya, petugas kesehatan harus ada di daerah-daerah secara merata," tuturnya.

Pernyataan Ismet ini bukan hanya lip service semata. Sebagai legislator, Ismet sangat memahami perlunya dukungan anggaran yang kuat untuk ketiga sektor itu. ’’Tentunya, kita akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemprov dan DPRD Lampung. Yang jelas, kita upayakan semaksimal mungkin untuk sektor-sektor yang menyentuh masyarakat," ungkapnya. (wdi/rnn/c2/fik)