RAPBD Disetujui, Soal TKS Belum Sepakat

145
Ilustrasi

radarlampung.co.id – Meski belum ada kata sepakat terkait anggaran insentif dan jumlah tenaga non-pegawai negeri sipil (PNS), RAPBD 2018 disetujui dalam paripurna di DPRD Tanggamus, Selasa (5/12). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan itu dihadiri 43 anggota dewan.

Dari delapan fraksi, tiga di antaranya belum sepakat dengan jumlah insentif tenaga kerja sukarela (TKS). Yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN. Ini mengacu pada rapat finalisasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tanggamus yang belum sepakat dengan penganggaran insentif dan jumlah TKS.

Sementara Fraksi Golkar, Gerindra, dan PPP mendukung pemerintah kabupaten. Namun untuk jumlah TKS, diserahkan sepenuhnya kepada evaluasi Pemprov Lampung.

Sedangkan Fraksi Hanura Nasdem mendukung keputusan Pemkab Tanggamus mengangkat TKS. Meski begitu, pemkab disarankan melakukan penataan. Terakhir, Fraksi Kebangkitan Sejahtera tidak menyinggung permasalahan TKS.

Dalam pandangan fraksi yang disampaikan juru bicara Herwansyah, FPDIP meminta Pemkab Tanggamus melakukan analisa beban kerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, diketahui kebutuhan riil TKS untuk mendukung masing-masing kegiatan dan program OPD.

Teknis dan mekanisme penyusunan anggarannya dilakukan dengan menempatkan anggaran insentif bagi TKS tersebut pada komponen barang dan jasa dalam satu kegiatan OPD yang besaran harga satuannya ditetapkan dalam peraturan bupati.

”Hingga kini, analisa beban kerja masing-masing OPD belum disampaikan oleh pemkab. Alasannya, baru dilakukan pada 2018. Begitu juga dengan penempatan anggaran honorarium tenaga non-PNS. Belum sepenuhnya masuk dalam komponen  belanja barang dan jasa,” kata Herwansyah.

Atas dasar itu, Fraksi PDIP berpendapat bahwa penganggaran insentif TKS dalam RAPBD 2018 tidak melalui mekanisme  perencanaan yang jelas dan tidak mematuhi Permendagri Nomor 33/2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

”Karena itu, Fraksi PDIP memilih opsi dikembalikan pada advis provinsi dan anggaran honorarium tersebut lebih baik diprioritaskan untuk program dan kegiatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan, ” sebut dia.

Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicara Hajin. M. Umar menyampaikan, tetap berpedoman pada advis Pemprov Lampung dan menyerahkan sepenuhnya APBD 2018 pada evaluasi provinsi.  Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi PAN Buti Kuryani.

“Rp 61,7 miliar yang digunakan untuk membayar tenaga non-PNS tidak lebih dari 4.830 orang,” kata Buti.
Pada bagian lain, juru bicara Badan Anggaran DPRD Tanggamus AM. Syafii menyampaikan, dalam RPABD 2018, pendapatan mencapai Rp1,635 triliun dan belanja Rp1,635 triliun. Terdapat surplus dan defisit 0. (ral/rnn/ehl/c1/ais)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here