Saksi Ahli Jaksa Untungkan Dahlan

181
SAKSI AHLI: Drs. Siswo Sujanto, D.E.A., saksi ahli, sedang memberi kesaksian dalam sidang lanjutan kasus aset BUMD di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin. FOTO ALLEX QOMARULLA/JAWA POS/JPG

radarlampung.co.id – Saksi ahli keuangan negara yang dihadirkan jaksa mempertegas proses pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim tidak melanggar prosedur. Kerugian yang muncul di perusahaan tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara.

Hal tersebut disampaikan Siswo Sujanto dalam sidang dengan terdakwa Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (17/3). Dosen di Universitas Patria Artha Makassar itu menjelaskan, pertanggungjawaban keuangan di BUMD tidak serta-merta menjadi kerugian negara.

Mantan sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan itu menjelaskan, pada prinsipnya, penjualan aset dilakukan untuk menghindarkan kerugian negara. Hal tersebut, salah satunya, dilakukan dengan cara mencari harga yang paling menguntungkan. Dia mencontohkan, bila ada sepuluh orang yang mengajukan penawaran, dicari yang paling tinggi. ”Ketika mencari harga, harus sudah punya ukuran dan keyakinan,” tuturnya.

Ukuran itu didapat dengan cara melakukan penaksiran yang hasilnya dijadikan untuk menentukan harga perkiraan. Penaksiran tersebut dilakukan orang atau lembaga yang memiliki keahlian khusus.

Proses itu sudah sesuai dengan tahap pelepasan lahan milik PT PWU Jatim di Kediri dan Tulungagung yang dipermasalahkan jaksa. Dalam pelepasan tersebut, tim restrukturisasi dan tim penjualan aset PWU sudah melakukan penaksiran harga melalui tim appraisal. Hasil itu kemudian dijadikan acuan untuk menilai penawaran yang masuk.

Selain itu, tim penjualan sudah melakukan lelang. Ada beberapa pihak yang mengajukan penawaran harga untuk dua aset tersebut. Tim penjualan yang diketuai Wisnu Wardhana kemudian memilih PT Sempulur Adi Mandiri (SAM) karena mengajukan penawaran paling tinggi. Akhirnya, penawar dengan harga tertinggi itulah yang ditetapkan sebagai pemenang.

Mantan Kasubdit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Tata Usaha Anggaran Depkeu itu juga memberikan pencerahan terkait dengan kerugian negara. Pria yang pernah menimba ilmu tentang keuangan negara di Prancis tersebut mengungkapkan, ada perbedaan cara pandang kerugian negara antara lembaga pemerintah dan pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan itu seperti terjadi pada PT PWU yang berstatus BUMD Pemprov Jatim.

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here