Sembilan Rumah Dibayar Sistem Borong

235
PENGUKURAN ULANG: Pendataan tanam tumbuh dan pengukuran ulang terkait carut-marut sistem penilaian ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah. FOTO SYAIFUL MAHRUM/RADAR LAMPUNG

radarlampung.co.id – Carut-marut sistem penilaian ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah (Lamteng), diungkapkan Ketua Forum Pembebasan JTTS Ibrahim Albab kemarin. Hal ini diungkapkan ketika pihak BPN; Dinas Perkebunan; serta Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (TPH) mendata atau mengecek ulang objek ganti rugi di Kelurahan Gunungsugih.

Menurut Ibrahim, ada 9 rumah di Kelurahan Gunungsugih yang dibayar sistem borong. “Penilaian harganya sistem tembak atau borong. Sembilan rumah berikut tanah dinilai sama Rp240 juta. Bagaimana sistem penilaiannya?!” katanya.

Tidak hanya itu. Menurut Ibrahim, ada juga rumah dan tanam tumbuh yang pindah hingga tak ada nilainya. “Ada rumah dan tanam tumbuh yang pindah sehingga tak dapat ganti rugi. Belum lagi 20 makam di Kelurahan Gunungsugih ini tak dapat ganti rugi. Ini karena tim survei dari PPK tak melakukan cross check kepada masing-masing warga. Hari ini saja, pihak PPK tak hadir. Belum tahu alasannya tak hadir,” ujarnya.

Ibrahim melanjutkan, ada juga tanah milik Purwanto seluas 1.095 meter persegi dan Bonirin/Sutrisno sekitar 2.301 meter persegi digusur sebelum keputusan MA inkracht.

“Ada tanah yang sudah digusur. Padahal proses kasasi di MA masih berjalan dan belum inkracht. Belum lagi perbedaan harga di satu lokasi. Ada yang dihargai Rp100 ribu per meter, Rp140 ribu per meter, dan Rp625 ribu per meter,” katanya.

Meskipun sekarang keputusan kasasi MA sudah inkracht, pihaknya tetap mengajukan pengukuran dan pendataan ulang. “Kita minta diukur dan didata ulang. Baik bangunan, tanam tumbuh, dan lain-lain. Untuk ganti rugi tanam tumbuh, kami minta sesuai aturan SK Bupati,” ucapnya.

Ibrahim menegaskan bahwa masyarakat Kecamatan Gunungsugih sangat mendukung pembangunan JTTS. “Kita sangat mendukung pembangunan JTTS. Tapi, ganti rugi yang diberikan pemerintah harus sesuai. Tidak meminta lebih. Minimal bisa membangun rumah seperti semula. Ada warga yang menangis dari rumahnya permanen, kini tinggal di rumah gubuk yang dibeli dari utangan. Bahkan lokasinya jauh dari jalan raya,” paparnya.

Terkait keputusan inkracht ini, terus Ibrahim, pihaknya masih menunggu hasil pendataan ulang ini. “Kita tunggu hasil pendataan ulang ini seminggu. Setelah itu, kita lihat. Ketika eksekusi nanti, warga sepakat bertahan di rumah masing-masing. Bahkan ada yang siap ditimbun di jalan tol,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihak PPK dan BPN Lamteng menepati janjinya untuk mendata objek yang tidak masuk penilaian ganti rugi JTTS. Di Kampung Gunungsari, Kecamatan Gunungsugih,  tanam tumbuh yang didata akan disampaikan kepada tim appraisal untuk mendapat ganti rugi.
Sekretaris Forum Masyarakat Pembebasan JTTS Sunarto menyatakan tim dari PPK dan BPN sudah turun ke lapangan mendata tanam tumbuh yang akan mendapat ganti rugi.

Data yang didapat, kata Sunarto, ada empat warga yang tanam tumbuhnya didata. “Ada lima warga yang tanam tumbuhnya didata. Yakni Sukiman yang terdiri atas akasi 5 batang, singkong 32.200 batang, karet 500 batang, jati 8 batang, laban 1 batang, jati 8 batang, mindi 1 batang, kelapa 1 batang, talok 1 batang, dan bernung 2 batang,” urainya.(sya/c1/wan)

Sponsored Content
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here