Usulan Ad Hoc, KPU Keberatan

Ilustrasi
- Advertisement -

BANDARLAMPUNG – Sejumlah komisioner KPU di Lampung menanggapi salah satu usulan Pansus RUU Pemilu di Komisi II DPR RI agar KPU kabupaten/kota bersifat ad hoc atau hanya dibentuk saat adanya pelaksanaan pemilihan. Setelah pesta demokrasi, komisi itu dibubarkan.

Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi mengatakan, pihaknya menunggu hasil revisi UU Pemilu tersebut. Memang salah satu yang menarik dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pansus adalah usulan agar KPU kabupaten/kota bersifat ad hoc.

”Kita menunggu apapun hasil revisi itu. Selain ad hoc, sistem pemilu merupakan yang menarik dalam dim,” kata Dedi kepada Radar Lampung.

Meskipun demikian, Dedi mengutarakan bahwa UUD 1945 pasal 22 huruf E ayat (5) menyebutkan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bersifat nasional yang berarti mencakup seluruh wilayah Indonesia.

”Jadi di situ nggak mungkin juga kpu hanya ada di pusat dan provinsi. Karena dia bersifat tetap,” ujar Dedi.

Dampak lain dari sifat ad hoc, kata dia, bahwa dari sisi kelembangaan, kpu Bandarlampung sudah memiliki bangunan sendiri dan permanen. Sebagian staf kesekretariatan juga sudah berstatus staf organik. ”Kalau ad hoc, bagaimana dengan aset ini?” ucapnya.

Dengan berubahnya status KPU kabupaten/kota menjadi ad hoc, Dedi juga mengungkapkan permasalahan lain. Yakni, siapa yang akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD? Sebab, lembaga ad hoc hanya bertugas sebatas menyelenggarakan pemilu lima tahunan.

”Banyak kajian sebenarnya dalam persoalan ini. Bukan dari sisi efisiensi, tapi kesinambungan dengan proses demokrasi,” lanjutnya.

Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus Angga Lazuardi menambahkan, mungkin saja pansus memiliki alasan efisiensi anggaran dengan usulan ad hoc. Tapi, rujukan kpu kabupaten/kota dalam bekerja adalah UUD 1945 pasal 22 huruf E ayat (5) tersebut.

”Kalaupun dia (KPU kabupaten/kota) di-ad hoc, ada kendala sosialisasi tentang kepemiluan. Seperti kami sekarang, sosialisasi ke pemilih pemula, mungkin baru kpu yang siap. Kemudian, kami juga menjaga data pemilu sebelumnya, data itu kan ada di kpu,” ujar Angga.

- Advertisement -
loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY