LABUHANRATU – Penderitaan Edna Kurnia Dewi (5), warga Dusun Setiabatin, Desa Rajabasalama Induk, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur, yang sejak lahir tidak memiliki lubang anus atau dalam istilah medisnya mengidap atresia ani, mulai mengundang empati. Seperti Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri. Ia mengunjungi rumah putri pasangan Sutopo (30) dan Wiwik Srihandayani ini kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Yandri mengungkapkan bahwa Komisi V Bidang Kesejahteraan Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap kondisi yang dialami masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kesehatan.
    Menurutnya,  pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena itu, setelah melihat kondisi Edna Kurnia Dewi, Yandri Nazir berjanji akan mengoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung untuk mengatasi penyakit yang dialami bocah malang tersebut. ’’Setelah masa reses berakhir, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait tersebut,” ujarnya.    
    Selain itu, Yandri juga akan mengupayakan bantuan melalui para donatur untuk meringankan beban keluarga Sutopo dalam pengobatan Edna. Yandri juga mengharapkan Pemkab Lamtim meningkatkan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat.
    Yandri mengetahui kondisi Edna dari media massa. Karena itu, sebagai ketua Komisi V DPRD dan Fraksi PD dari daerah pemilihan Lamtim, hatinya langsung tergerak untuk melihat langsung kondisi Edna.
    Setelah melihat sendiri dan mendengar kabar belum adanya pihak-pihak yang perduli, komisi V akan menindaklanjuti dan mengupayakan operasi Edna di RSUDAM. ’’Keadaan masyarakat menjadi tanggung jawab kepala desa dan seharusnya dilaporkan, bukan hanya dibiarkan,” kata  Yandri.
    Ditambahkannya, Sutopo, orang tua Edna, seharusnya masuk dalam keluarga kurang mampu dan berhak mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) atau jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lamtim Achmad Jamil mengatakan bahwa pemkab akan mengupayakan pengobatan melalui program jamkesda. Menurutnya, dengan menggunakan jamkesda dapat meringankan pihak keluarga untuk biaya perawatan selama operasi. Karena itu, terlebih dahulu akan dilakukan pendataan apakah benar-benar termasuk dalam keluarga tidak mampu. Hal ini menunggu hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan pendataan terhadap keluarga miskin di Lamtim. (wid/adi)