Oleh Akhiril Fajri | Humas DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia Lampung
Demokrasi secara ideal dirumuskan Abraham Lincoln sebagai sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat. Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati.

VOX populi vox dei, suara rakyat, adalah suara Tuhan. Namun, benarkah secara faktual dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat? Anggapan yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat jelas keliru. Faktanya di Indonesia sendiri yang berdaulat bukanlah rakyat, tapi para elite wakil rakyat, termasuk elite penguasa dan pengusaha. Bahkan, kebijakan dan keputusan pemerintah sering dipengaruhi kepentingan para pemilik modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun presiden –yang katanya perpanjangan dari kepentingan rakyat karena dipilih langsung rakyat– sering bertabrakan dengan kemauan rakyat. Betapa sering kebijakan pemerintah yang diamini para wakil rakyat justru didemo rakyat sendiri.
    Sebab itu dalam demokrasi, nampaknya, kerja sama aktor-aktor dan instrumen politik dengan aktor-aktor dan instrumen ekonomi telah membentuk suatu lingkaran setan. Pada waktu akan terjadi pemilihan umum, para konglomerat berupaya memasang perlindungan bagi bisnisnya agar tidak rontok di tengah jalan dengan mengucurkan dana kepada partai-partai yang diprediksi meraih suara cukup banyak.  Ketergantungan parpol pada jalur ekonomi ini sebenarnya merupakan suatu hal klasik. Sebab, partai-partai memerlukan dana untuk berbagai macam kegiatannya.
    Sehingga wajar bila pengkritik demokrasi, seperti Gatano Mosca, Cilfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya yang berkuasa adalah sekelompok kecil orang atas kelompok besar. Khusus kasus di Indonesia, kelompok mayoritas adalah rakyat, tapi kenyataannya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok pengusaha –penguasa berkolaborasi dengan pengusaha/kapitalis– karena kekuasaan atau modal dimiliki kelompok itu. Hal senada juga dinyatakan Benjamin Constan. Ia menyatakan bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.

Konsep Suara Mayoritas
Memang benar, realitasnya masyarakat tidak mungkin semuanya duduk di pemerintahan. Karena itu, suatu hal yang wajar muncul konsep perwakilan rakyat. Suatu hal yang patut dicermati adalah klaim sistem demokrasi terhadap suara mayoritas wakil rakyat di parlemen sebagai suara mayoritas rakyat.
    Dalam kenyataannya telah terjadi pengalihan dari mayoritas rakyat ke minoritas rakyat. Bagaimana tidak, untuk menjadi anggota legislatif seseorang perlu mengantongi suara dengan kuota tertentu. Konsekuensinya, seorang wakil rakyat setara dengan jumlah rakyat dengan kuota tersebut. Setiap pikiran, saran, sikap, dan keputusan dari setiap anggota legislatif dianggap selalu setara dan senantiasa mewakili sejumlah orang tersebut. Padahal realitasnya ’’wakil rakyat’’ tersebut tidak pernah meminta pendapat rakyat yang diwakilinya, rakyat tidak dapat mengoreksi apalagi memecatnya. Kalaupun di-recall bukan oleh rakyat, melainkan oleh pimpinan partainya.
    Dengan demikian, sebenarnya keputusan-keputusan yang diambil para anggota legislatif sekalipun dilakukan sebagai suara rakyat, hakikatnya telah beralih kepada suara anggota legislatif itu secara individual.
    Satu hal lagi, apakah suara mayoritas itu pasti benarnya? Bila jawabannya didasarkan pada pelogikaan manusia, boleh jadi ya. Namun, ternyata Allah SWT Dzat Yang Mahatahu menyatakan sebaliknya. Kebenaran bukan ditentukan mayoritas atau minoritas suara, melainkan ditetapkan berdasarkan dalil syari.
    Nah, mestinya kita tidak terjebak dalam pola pikir democratic trap (jeratan demokrasi). Untuk memperbaiki negeri ini, kita harus keluar dari kotak pemikiran konvensional (out the box), sehingga akan muncul pikiran-pikiran alternatif yang jernih, tidak sekadar defensif apologetik tatkala menghadapi serbuan pemikiran dari Barat. Karena sebagaimana kata Prof. Samuel P. Huntington,’’The west won the world not by the superiority of its ideas, values or religion. But rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, but non westerners never do.” Barat ternyata maju bukan karena keunggulan pemikiran, ide atau agamanya, namun karena kemampuan mengelola kekacauan alias imperialisme. Lantas untuk apa kita ikut-ikutan mengadopsi dan memasarkan ide-ide Barat? Wallahualam bisawab. (*)