Oleh Robi Cahyadi K. | Dosen FISIP Universitas Lampung
Bangunan koalisi yang dibentuk SBY di ambang perpecahan. Penyebabnya tidak lain skandal Bank Century yang telah lama menyita perhatian publik. Ternyata koalisi yang dibangun berdasarkan kemenangan mayoritas Partai Demokrat di parlemen serta kuatnya hegemoni SBY dalam Pilpres 2009 goyah dihantam badai ketidakpercayaan dalam tubuh koalisi itu sendiri.

BENIH tidak saling percaya sudah terlihat jauh hari sebelum terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Bank Century. Partai Demokrat sebagai penguasa dalam parlemen dengan kekuatan anggota terbesar tidak berdaya menahan arus deras dibentuknya pansus untuk mengusut kasus Century. Sungguh aneh, partai penguasa yang tidak dapat mengontrol parlemen sehingga sebagian kalangan ada yang mengatakan Partai Demokrat sebagai partai dengan anggota yang secara kuantitas besar, namun minim pengalaman politik dan trik-trik bermain di ranah legislatif.
    Di lain pihak, pemberitaan Century juga hampir setiap hari menjadi santapan pers sehingga mendapat respons yang besar dalam kacamata publik. Hal ini menyebabkan publik meresponsnya dengan cepat dan hampir seragam, seolah-olah menyudutkan mengapa Century sebagai bank gagal diselamatkan.
    Bola Century yang bergulir cepat akhirnya menghasilkan simpulan sementara bahwa kebijakan penalangan (bailout) terhadap Bank Century merupakan sebuah kesalahan. Sembilan partai yang ada, hanya Partai Demokrat dan PKB yang menyatakan bahwa bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun tidak salah, termasuk proses merger tiga bank yang akhirnya menjadi Century yang dilakukan Bank Indonesia (BI) tidak menyalahi aturan.
    Ketujuh partai lain menyatakan bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek  (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) terhadap Bank Century. PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura yang memosisikan sebagai ’’oposisi’’ dalam pemerintahan SBY sudah seharusnya kritis dan memosisikan diri berbeda dengan koalisi.  
    Keempat partai lain, Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP ternyata memilih jalan berseberangan dengan koalisinya. Hal yang membuat kondisi ini lebih menarik adalah sikap Fraksi PAN dan Fraksi PPP yang ternyata di luar dugaan, karena diprediksi sebelumnya bahwa kedua fraksi ini akan mengikuti sikap induk koalisinya. Timbul pertanyaan kemudian, ada apa dengan koalisi?  Walaupun pandangan akhir atau final dari pansus belum ada, realita saat ini mengindikasikan adanya games theory tingkat tinggi di pemerintahan.
    Sedari awal, sebagian pihak menyangsikan kinerja pansus dan berasumsi bahwa pansus dibentuk hanya untuk menjatuhkan atau impeachment terhadap SBY, walau jalan menuju arah itu sangat terjal dengan cara mencoba mengaitkan kesalahan pembantu presiden sebagai kesalahan dari presiden. Tidak lain Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Gubernur BI saat itu Boediono yang notabene sekarang menjabat sebagai wakil presiden.
    Atau bila skenario pertama tidak berjalan, maka titik tembak kedua adalah menjatuhkan posisi wakil presiden dan Sri Mulyani dari jabatannya saat ini. Jika ini terjadi, partai besar peraih suara terbesar setelah Partai Demokrat menjadi diuntungkan. Partai Golkar dan PDIP dapat mengajukan kader mereka untuk menduduki posisi Sri Mulyani.
    Sedikit agak merepotkan jika skenario menggulingkan posisi Boediono sebagai wakil presiden berhasil, akan ada pemilu wakil presiden ulang secara langsung seperti yang diamanahkan undang-undang pemilu. Mengapa  merepotkan? Karena pilpres adalah pemilihan langsung dengan satu paket, yakni memilih presiden beserta wakilnya.
    Tidak dapat dibayangkan jika masyarakat Indonesia diminta kembali untuk memilih ulang wakil presiden. Dengan mekanisme pemilihan yang rumit, kampanye yang mahal, serta biaya pemilu yang membengkak, cost pemilihan ulang Wapres mungkin tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan Wapres baru. Dengan catatan jika Wapres yang menang adalah calon dari partai selain Partai Demokrat sebagai partai pemerintah.
    Mengapa? Karena sekali lagi bahwa pilpres adalah paket, capres-cawapres, yang diusung harus sehati dan sejalan. Untuk menjaga keutuhan pemerintahan dan solidnya koalisi, jalan terbaik yang dapat dilakukan SBY yakni memilih Wapres barunya sendiri atau menjalankan roda pemerintahan tanpa Wapres dengan alasan efisiensi anggaran negara.
    Skenario pengandaian di atas masih akan kita tunggu realisasinya pasca simpulan akhir pansus. Patut kita tunggu bersama adalah isu selanjutnya pasca membelotnya empat partai dari koalisi besar yang coba dibangun Partai Demokrat. Apakah akan ada reshuffle kabinet sebagai bentuk penghukuman terhadap empat partai pembelot ataukah ada hal lain?
    Penilaian lawan politik SBY terhadap dirinya yang menganggapnya peragu dalam mengambil keputusan akan diuji dalam beberapa waktu ke depan. Coba kita tarik ke belakang, sewaktu SBY membentuk kabinet baru pascamenang Pilpres 2009, ada gebrakan besar yang dilakukan.
    Penulis memprediksikan dengan kekuatan penuh hasil menang pilpres dengan margin besar  serta hegemoni Partai Demokrat  dalam pemilihan legisatif lalu akan ada kejutan. Dengan dua bekal kemenangan itu, SBY dan Partai Demokrat sebenarnya mampu berdiri sendiri dan membentuk pemerintahan tunggal. Tidak perlu membentuk koalisi karena secara matematis, popularitas, elektabilitas, dan akseptibilitas, SBY yang disung Partai Demokrat sangat tinggi.
      Koalisi besar yang coba dibentuk SBY dengan merangkul semua partai agar bergabung dengan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu ternyata berubah menjadi sebuah kesalahan. Dalam teori pemerintahan, berjalannya pemerintahan diperlukan pelaksana dan pengawas, koalisi, serta oposisi sehingga ada keseimbangan.
    Pembentukan koalisi besar yang coba digagas SBY berisiko. Mengapa? pihak lawan bisa membaca ini sebagai bentuk ketidakpercayaan diri SBY dan Partai Demokrat dalam mengelola pemerintahan. Alasannya sederhana, mengapa pemenang tetapi tidak mengambil semua (win take all). Partai Demokrat bisa saja mengisi jabatan menteri dan posisi strategis lain dengan kader-kader internal mereka sendiri.
    Partai-partai lain seperti Partai Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN memilih bergabung dengan koalisi tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan jatah kursi menteri atau jabatan strategis lain di pemerintahan.  Setelah itu didapat, ternyata tidak menjamin keloyalan mereka terhadap induk koalisi.
    Terhadap realita ini, SBY dihadapkan dengan dua pilihan utama. Pertama, tetap mempertahankan koalisi apa pun yang terjadi, namun dengan risiko berkurangnya kepercayaan dan kemungkinan terkikisnya sedikit demi sedikit wibawanya di hadapan pembantu-pembantunya. Kedua, melepas koalisi dengan memberi hukuman dengan mencabut posisi menteri yang berasal dari partai-partai pembelot. Dengan risiko kekurangan dukungan di parlemen.
    Apa pun putusan memiliki risiko tersendiri, namun wajib dilakukan untuk tetap mempertahankan jalannya pemerintahan dan kembali ke jalur utama kewajiban dari pemerintah sebagai pelayan dari rakyatnya. Di sisi lain, memang publik perlu melihat ketegasan dari seorang pemimpin yang dipilih dengan suara mayoritas. Karena kewibawaan sebuah negara tecermin dari ketegasan dan keberanian dari pemimpinnya. (*)