12.088 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kota Bandarlampung Diusulkan Ikut Vaksinasi

  • Bagikan
Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi menjadi orang pertama di Bandarlampung yang mendapat vaksin Covid-19, Jumat (15/1). FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID-Usai melakukan kick off vaksinasi dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandarlampung yang berlangsung di Aula Mufakat Jejamo Disdikbud kepada jajaran Disdikbud Kota Bandarlampung, Rabu (3/3), selanjutnya vaksinasi Covid-19 dilingkungan Disdikbud Kota Bandarlampung akan berlanjut.

Sebanyak 12.088 tenaga pendidik dan kependidikan diusulkan dalam vaksinasi ini. Kasi Kelembagaan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandarlampung, Mulyadi mengatakan vaksinasi pada guru akan dilakukan mulai Kamis (4/3).


“Jadi hari ini untuk yang di Dinas Pendidikan dahulu, besok berlanjut ke sekolah-sekolah,” jelasnya melalui sambungan telefon seluler nya Rabu (3/3).

Menurutnya, sebanyak 12.088 tenaga pendidik dan kependidikan ini yang akan menerima vaksinasi merupakan guru paud, TK, SD, SMP baik sekolah negeri swasta, termasuk tenaga pendidik dilingkungan Disdik Kota Bandarlampung.

Baca Juga:   Ini Kendala Testing Covid-19 di Lambar

“Jadi untuk kita (Bandarlampung) ada sejumlah itu, 12 ribu lebih. Datanya juga sudah setorkan ke Kemenkes, nanti yang akan menilai kan dari Dinas Kesehatan, apakah bisa di vaksin atau tidak,” jelasnya.

Untuk vaksinasi sendiri, tidak termasuk sekolah madrasah. Mulyadi menyebut, hal ini karena lingkup sekolah Madrasah di bawah Kementerian Agama. “Iya kalau madrasah tidak di bawah lingkup kita, jadi itu untuk guru PAUD, TK, SD, SMP baik negeri dan swasta dahulu,” jelasnya.

Hal ini sejalan dengan yang diungkap Kadiskes Provinsi Lampung, Reihana. Menurutnya, vaksin telah didistribusikan ke Kabupaten/kota. Maka selanjutnya Kabupaten/kota bisa melakukan vaksinasi tahap ke II untuk pelayanan publik termasuk kepada guru.

Baca Juga:   Lamtim Zona Kuning, Operasi Yustisi Tetap Berlanjut

“Sudah di serahkan ke kabupaten/kota, jadi silahkan kabupaten/kota melakukan vsksinasi. Termasuk kepada guru,” jelas Reihana. (rma/wdi)




  • Bagikan