oleh

Pekan Ini, Satgas Money Politics Dibentuk

radarlampung.co.id – Upaya penegakan hukum di pilkada 2018 akan dibentuk Satgas Money Politics.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, soal Satgas Money Politics dalam pilkada ini diutamakan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Misalnya, bila ada pihak yang membayar ke penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
”Kalau ada pejabat gak jelas uangnya dari mana, tapi jumlahnya besar disawer. Itu pasti kita selidiki,” ujarnya usai pertemuan dengan Bawaslu di Mabes Polri (9/1).
Secara teknis, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto akan membentuk tim gabungan sejumlah Polda.
”KPK juga kami ajak untuk bisa membagi tugas,” terangnya ditemui di komplek PTIK kemarin.
Rencananya, Satgas Money Politics akan dibentuk dalam pekan ini. Anggaran juga telah disiapkan. ”Tinggal ajak KPK dan persiapan saja,” paparnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, ada beberapa pembahasan dalam pertemuan bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta, Selasa (9/1) membahas diantaranya, fenomena anggota Polri aktif yang akan bersaing di Pilkada. ”Saya kira sikap Kapolri tegas untuk yang mengikuti kontestasi,” ujarnya.
Sebab, pengunduran diri para jenderal aktif ini akan diproses segera. ”Namun, mekanismenya memang pengunduran diri setelah penetapan,” terangnya ditemui di Mabes Polri kemarin.
Apakah jenderal polisi yang mencalonkan jadi gubernur dan wakil berpotensi abuse of power? Menurutnya, dengan mengundurkan diri tersebut, situasi semacam itu tidak akan terjadi. ”Kalau sudah mundur tidak berpengaruh,” jelasnya.
Bawaslu, lanjutnya, tidak hanya mengawasi netralitas Polri, namun juga semua elemen. Seperti TNI dan aparatur sipil negara (ASN).
”ASN ini punya potensi yang besar juga untuk tidak netral,” paparnya. Dia menjelaskan, yang utama adalah Polri menjamin netralitas kepolisian dalam pilkada serentak 2018. ”Ini yang penting,” terangnya.
Pembahasan bersama dengan Kapolri lainnya, soal black campaign di media sosial, isu SARA dan money politics. Menurutnya, nanti Direktorat Tindak Pidana Siber akan berkoordinasi dengan Bawaslu bila ditemukan adanya black campaign di internet. ”Kami tangani semua itu,” jelasnya. (jpg/gus)

Komentar

Rekomendasi