oleh

Investasi dan Daya Saing Daerah Jadi Prioritas Pembangunan

radarlampung.co.id – DPRD Lampung terus melakukan sinergi pembangunan bersama eksekutif di tahun anggaran 2018. Sinergi pelaksanaan pembangunan antara eksekutif dan legislatif tersebut, dilakukan melalui pengawasan atau supervisi anggaran dan supervisi melalui legislasi di masing-masing komisi DPRD Lampung.

Persoalan investasi dan daya saing daerah, tentunya menjadi prioritas utama di tahun ini. Dorongan yang dilakukan dari Komisi I DPRD Lampung adalah dengan menegaskan kembali, apa yang menjadi penghambat investasi.  Anggota Komisi I DPRD Lampung Appriliati mengatakan, utama yang dilakukan di tahun ini adalah melakukan penekanan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal investasi ini.  “Sebab, dengan kebijakan pak Presiden Jalan tol ini, sudah tentu potensi investasi di lampung meningkat drastis,” katanya.

SEGENAP anggota DPRD Banten dan DPRD Lampung saat foto bersama usai pertemuan di Gedung DPRD Lampung.  Foto Humas DPRD Lampung
SEGENAP anggota DPRD Banten dan DPRD Lampung saat foto bersama usai pertemuan di Gedung DPRD Lampung. Foto Humas DPRD Lampung

Menurut dia, regulasi penghambat investasi juga sudah dipangkas habis. Artinya, yang perlu dilakukan adalah penekanan terhadap rentan administrasi pengurusan perizinan dan situasi keamanan daerah. “Artinya, SDM dan karakter ini yang perlu kita dorong agar, bisa dipush selaras dengan tujuan investasi,” terangnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan untuk komisi II ada beberapa program yang ditekankan di TA  2017 ini. Diantaranya adalah menekankan kepada Pemprov Lampung untuk menerapkan Perda Retribusi gabah. Dimana, sasarannya adalah dengan menggunakan melindungi keadaan beras dalam lampung.  ”Artinya, semua distribusi harus terawasi. Jangan sampai lagi, kita kekurangan dari segi pangan bahan pokok, tapi di data tercatat produksi surplus,” ujarnya.

KOMISI V DPRD Lampung saat melakukan pertemuan dengan perwakilan DPRD Banten beberapa waktu lalu.  Foto Humas DPRD Lampung
KOMISI V DPRD Lampung saat melakukan pertemuan dengan perwakilan DPRD Banten beberapa waktu lalu. Foto Humas DPRD Lampung

Selain itu, yang difokuskan adalah pemanfaatan hutan wisata, yang dikelola oleh masyarakat. Saat ini dia mengaku masih mencoba mendiskusikan naskah akademik (NA) yang sudah dibuat. “Arahnya ke Retribusi membantu pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya.

Pemetaan sementara yang dilakukan yang menjadi potensi berjumlah 100 destinasi. Diantaranya, Gunung Betung, Tanggamus, dan Lampung Barat.  “Ya artinya selama ini kan hanya dilakukan sumbangan saja. Kalau ada aturan ini, kan semua bisa tercover,” tuturnya.

PERWAKILAN DPRD Banten menyambangi DPRD Provinsi Lampung dalam rangka studi banding.  Foto Humas DPRD Lampung
PERWAKILAN DPRD Banten menyambangi DPRD Provinsi Lampung dalam rangka studi banding. Foto Humas DPRD Lampung

Di bidang keuangan, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim mengatakan, yang harus dilakukan saat ini adalah pengembangan dan rasionalisasi pendapatan asli daerah.  Sebab, saat ini dinilai masih kecil dan belum sesuai dengan kebutuhan.  Dari beberapa peralihan lalu, harus ada rasionalisasi yang dilakukan. Seperti Menurut dia, akan mencermati betul raperda Retribusi yang saat ini sedang digodok.

”Yang perlu ditekankan adalah menegnai kebocoran. Terkadang jika tidak diawasi secara waskat dengan pimpinan OPD nya, bisa saja tetap dilakukan,” ujarnya.

Di bidang pembangunan, Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, persoalan utama yang harus dilakukan adalah mengenai pemerataan jalan dan jembatan di Lampung. ”Kami masih menampung aspirasi soal pembangunan jalan di Lampung. Sebab, sampai saat ini belum penuh pemerataanya,” ucapnya.

SEKRETARIS DPRD Lampung, Kherlani saat melakukan bahasan dengan ketua rombongan DPRD Banten beberapa waktu lalu. Foto Humas DPRD Lampung
SEKRETARIS DPRD Lampung, Kherlani saat melakukan bahasan dengan ketua rombongan DPRD Banten beberapa waktu lalu. Foto Humas DPRD Lampung

Menurut dia, hal ini yang paling diutamakan dalam pembangunan di tahun ini. Kemudian, infrastruktur pendukungh pertanian dan pariwisata. ”Ya fungsi kami kan hanya legislasi dan pengawasan. Ketika ada persoalan yang memang dianggap penting dan itu dari aspirasi masyarakat menengah kebawah, tentu menjadi utama kami,”  jelasnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni mengatakan dalam tataran komisinya, lebih kepada Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat. Artinya, hal ini yang menjadi tujuan utama pembangunan di setiap daerah. ”Tentunya, hal ini menjadi sorotan kita untuk bisa dikembangkan lebih maju lagi,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, sudah membentuk tim panja di masing-masing sektor nantinya jika ada persoalan dalam berjalannya program yang telah ditetapkan.  ”Jadi program kita adalah dalam bentuk pengawasan ini dan kegiatan sosial melalui reses yang dilakukan di masing-masing dapil,” pungkasnya. (abd/gus)

 

 

 

Komentar

Rekomendasi