oleh

DPW NasDem Akan Tetap Kawal Perkembangan Mustafa

radarlampung.co.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem menyayangkan atas beberapa media lokal dan nasional yang memberitakan penangkapan Bupati Lampung Tengah (non aktif) Mustafa beberapa hari sebelum secara resmi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikatakan Plt. Ketua DPW NasDem Taufik Basari saat menggelar konferensi pers dengan beberapa media di Kantor DPW NasDem, Ahmad Yani, Bandarlampung, Selasa (20/2).

Tobas sapaan-akrabnya mengatakan, sempat beredar pemberitaan media yang tidak benar. Sehingga berita tersebut disebarluaskan seolah-olah benar. Padahal katanya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, pada malam itu telah mengatakan bahwa pihaknya tidak menangkap kepala daerah.

“Saya ingin menjelaskan juga berbagai berita yang tidak benar soal informasi ini penangkapan Kakak Mustafa. Oleh karena itu, media menulis tidak benar adalah kesalahan berat dalam jurnalistik. Maka bagi yang mempunyai itikad baik silakan karena saat ini baru meminta maaf hanya media online kumparan.com,” jelasnya, Selasa (20/2).

Ia menambahkan, meskipun proses tetap berjalan, namun pihaknya akan tetap memantau dan mengikuti proses selanjutnya. “Kami tidak tahu lebih dalam kasusnya, tapi kami akan pantau dan ikuti terus kasus ini dan semoga kebenaran lah yang akan terungkap,” ujarnya.

Tobas pun menambahkan, jatuhnya Mustafa lantaran ada pihak-pihak yang dengan sengaja bermain curang. “Hasil diskusi, saya bersama teman-teman menyakini memang ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Kakak Mustafa. Benar atau tidaknya peristiwa itu, NasDem menyayangkan praktek-praktek yang tidak wajar,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus yang dihadapi Mustafa saat ini bukan didasari adanya kerakusan pejabat yang tidak puas dengan apa yang diterima kemudian mencuri uang rakyat untuk kekayaan dirinya.

“Kakak Mustafa meminjam uang untuk kepentingan rakyat demi pembanguanan Lampung Tengah. Kakak Mustafa juga selalu memikirkan keluh kesah rakyatnya. Bahkan di KPK juga bukan ini (korupsi) yang disangkaan melainkan kasus gratifikasi suap anggota legislatif demi kelancaran pembangunan daerah Lampung Tengah,” terangnya. (adm/ang)

Komentar

Rekomendasi