oleh

Skema Tunjangan Kineja Bakal Dirubah

radarlampung.co.id- Skema tunjangan kinerja di lingkungan Pemprov Lampung masih bakal dirubah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Aris Padila mengatakan, hal ini masih pembahasan awal di mana, tidak ada perubahan yang banyak. Hanya saja ada penambahan indikator dalam penilaiannya. “Ya dirubah, tapi nanti sajalah kalau sudah dianalisis bakal dijelaskan secara keseluruhan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, selama ini dilakukan penilaian lebih besar kepada absensi yakni dengan bobot 70 persen disiplin kerja dan 30 persen capaian kinerja. Namun demikian, dalam Pergub Lampung no 8 tahun 2017 tentang tambahan penghasilan PNS, skema perubahan ada di Indikator penilaian tersebut.

“Ada satu tambahan indikator yakni penilaian dari beban kerja,” kata dia.

Dia mengatakan hal ini dilakukan agar, pemberian tambahan penghasilan pegawai diberikan lebih fair dengan tidak hanya mengandalkan absensi saja. “Jadi nantinya ditandakan dengan perjanjian kinerja. Tentunya beban kerja berbeda di setiap jabatannya. Kabid dengan Kasi ya kan tidak mungkin sama,”jelasnya.

Selanjutnya untuk perhitungannya, Dia mengaku hal ini masih pembahasan awal. “Ini masih pembahasan awal saja belum sampai ke teknis. Kalau sudah, baru nanti saya bisa jelaskan perhitungannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung Minhairin melalui Kabid Anggaran Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung menjelaskan teknis perubahan Pergub ini ada di Biro Organisasi.

Namun demikian, untuk tahun ini Pemprov Lampung menyediakan anggaran untuk tambahan penghasilan sebesar Rp100 miliar. Hal ini lebih kecil dari tahun lalu yang besarannya mencapai Rp120 miliar. “Iya itu untuk keseluruhan, kita anggarkan tahun ini. Kalau tahun lalu itu angkanya hampir sama,” kata dia.

Dijelaskan dia, anggaran sebesar itu digunakan sekitar seluruh PNS di Lampung diluar Guru SMA/SMK Negeri beserta SLB. Menurut dia, untuk guru, diberikan tunjangan melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Untuk diluar guru. Sebab, APBN. Nah, Jika sudah dapat itu, enggak dapat Tukin lagi,” jelasnya. (abd/ynk)

Komentar

Rekomendasi