oleh

MPPN Gelar Pembinaan dan Pengawasan Notaris

radarlampung.co.id –Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung menggelar kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan jabatan prilaku notaris, Kamis (15/3).

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Lampung sekaligus sebagai Keynote Speacer Bambang Haryono, Bc.IP, SH,MH bersama narasumber dari MPPN Winanto Wiryomartani, SH, dan Arry Supratno, SH., MH. Turut hadir Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum Fatmawati, SH, MH, dan Para Pejabat di lingkungan Kemenkumham Lampung.

Foto bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Lampung bersama narasumber dari MPPN Winanto Wiryomartani, SH, dan Arry Supratno, SH., MH, Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum Fatmawati, SH, MH, dan Para Pejabat di lingkungan Kemenkumham Lampung pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Notaris, Kamis(15/3)

Dalam kegiatan hari ini hadir dari MPWN Provinsi Lampung dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Notaris se-Provinsi Lampung, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (PW INI) Provinsi Lampung dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (PD INI) se-Provinsi Lampung dan Para Notaris se-Provinsi Lampung.

Sejak dibentuk tahun 2016 Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung, telah menerima 25 permintaan dari Penyidik Kepolisian untuk memberikan persetujuan menghadirkan Notaris dan permintaan FC minuta Akta pada Proses peradilan baik sebagai saksi maupun ada satu permintaan sebagai tersangka.

Kakanwil Kemenkumham Lampung yang juga sebagai Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Bambang Haryono, BC.Ip, SH, MH, memaparkan bahwa Akta Notaris rentan terhadap permasalahan hukum dikemudian hari yang dapat berdampak hukum terhadapNotaris yang membuatnya.

“Maka perlu adanya peningkatan upaya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para Notaris di Provinsi Lampung,” kata Bambang.

Lebih lanjut, upaya pengawasan dan pembinaan antara lain difokuskan bagaimana pembuatan akta yang benar. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga nilai keotentikan dari akta yang dibuatnya tetap terjaga.Kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris tetap terlindungi dan jabatan Notaris yang disandangnya tetap aman.

Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Arry Supratno, SH, MH, menjelaskan, Notaris adalah bagian dari pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum di bidang keperdataan.

“Oleh karena itu mempunyai tugas dalam pembinaan, pengawasan karena merupakan pejabat umum,” ujarnya.

Selanjutnya, Anggota MPPN Winanto Wiryomartani, SH, mengatakan, Undang-undang Jabatan Notaris UU No.30 Tahun 2004 sudah diperbaharui dengan UU No.2 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 02 tahun 2004 disempurnakan dengan No. 40 Tahun 2015 Peraturan Menteri Hukum dan HAM. (sri/ang)

Komentar

Rekomendasi