oleh

Pemprov Kaji ABK Analis Keuangan

radarlampung.co.id – Pemprov Lampung saat ini sedang melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKDP).

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung Minhairin melalui Kabid Anggaran Marindo Kurniawan mengatakan, hal ini merupakan upaya Pengimplementasian UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) .

“Sebab, nantinya disetiap daerah wajib memiliki AKPD,” ujarnya di ruang rapat Bakuda, Jum’at (23/3).

Marindo mengatakan, Jabatan Fungsional AKPD diperlukan untuk menjawab tantangan terhadap kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Dimana, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

“Tugas yang mereka kerjakan adalah, memberikan analisis kajian atau rekomendasi mengenai pengelolaan keuangan pusat dan daerag kepada pimpinan,” kata dia.

Soal berapa jumlah AKPD yang ada di Lampung, dia megatakan masih dilakukan AKB bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung. Di mana, nantinya AKDP diambil dari PNS yang ada di lingkungan daerah masing-masing.

“Ya dari PNS yang ada. Diantaranya syaratnya adalah paling rendah golongannya IIIC dan memiliki pengalaman dibidang itu minimal dua tahun,” jelasnya.

Nantinya para AKPD ini mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan jabatan paling kecil Rp540 ribu. (Gol IIIA-IIIB) dan paling besar Rp1,5 juta (IV D-IVE). “Untuk kebutuhannya ya nanti akan melalui regulasi terlebih dahulu,” ujarnya. (abd/ang)

Komentar

Rekomendasi