Ekonomi Bisnis Menanti Kembali Wajibnya Premium di Jamali

Menanti Kembali Wajibnya Premium di Jamali

Ilustrasi pengisian BBM Premium di SPBU

radarlampung.co.id – Mandat kembali wajibnya BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yang akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terus dikejar Pemerintah agar dapat segera terbit.

Sebelum lebaran, penyediaan Premium di Jamali ditarget sudah terealisasi sepenuhnya. Dengan begitu, revisi Perpres harus terbit sebelum itu. Sebab, telah banyak SPBU yang kini tidak menjual Premium di Jamali dan dibutuhkan waktu untuk mengalihkan penyediaan Pertalite ke Premium.

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Fanshurullah Asa menyebut, ada sekitar 1.900 dari total 3.900 SPBU di Jamali yang saat ini tidak menjual premium. Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat bila dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

“Revisi Perpres 191/2014 tinggal menunggu paraf Menteri Keuangan, laun naik ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kalau sudah ke Presiden. Nanti disamping Perpres, ada lagi Peraturan Menteri ESDM,” ungkap pria yang kerap disapa Ifan itu, Selasa (15/5).

Ifan menyebut kehadiran Permen ESDM akan menjadi penegasan atas aturan Premium kembali wajib di Jamali.

Membahas tentang jumlah pasokan, hingga kini Ifan masih belum memberi kepastian. Sama seperti sebelumnya, dia mengatakan pasokan tambahan Premium paling sedikit akan mencapai 5,1 juta kiloliter khusus di Jamali. Berarti, total pasokan Premium sepanjang tahun ini dia perkirakan akan mencapai 12,5 juta KL.

“Belum kita melihat adanya penambahan kendaraan, pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi dampak pertalite naik pada pergeseran kembali [penggunaan] Pertalite ke Premium,” tutur Ifan.

Dia mengingatkan ke Pertamina, sebagai satu-satunya distributor Premium, dalam UU Migas negara bertanggung jawab atas penyediaan BBM jenis Premium. Sehingga, dia meminta perusahaan pelat merah itu sebisa mungkin dapat memastikan penyediaan Premium, terutama menjelang lebaran.

“Kami minta Pertamina mesti memprioritaskan premium tersedia. Bahwa pertalite-nya ada silahkan, bagi kami silahkan, agar masyarakat ada pilihan, bukan dipaksa tapi tidak ada pilihan,” ujar Ifan.

Ifan mengaku melihat komitmen Pertamina dalam memastikan pasokan Premium ke depannya. Salah satu bukti adalah adanya peningkatan pasokan premium, misal di non Jamali yang awal tahun ini mengalami penurunan pasokan 38% bila dibanding tahun lalu, pada pertengahan April telah turun menjadi 15%.

Sementara itu, untuk di wilayah Jamali yang pada tiga bulan pertama tahun ini turun drastis hingga 50% juga mengalami peningkatan pasokan pada April. Namun, Ifan enggan merinci jumlah tambahan pasokan itu.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM menyebut pihaknya terus memastikan persiapan kembali wajibnya premium di wilayah Jamali. Dia mengatakan BPH Migas dan Pertamina terus berkoordinasi walau aturan terkait belum terbit, utamanya untuk memastikan pasokan.

Dia memastikan, nozzle atau alat pengisian bahan bakar yang ada di SPBU akan bisa beralih untuk menyediakan premium dalam waktu cepat. “Tunggu Perpres sebentar lagi, setelah terbit, langsung [diproses] tapi bertahap. Pertalite dihabiskan dulu, terus dikuras dulu. Kami berharap (batas waktu) seminggu sebelum lebaran sudah ada premium semua [di Jamali],” jelas Djoko.

Tak hanya memastikan pasokan lebaran, Djoko berani menyebut terlepas dari jumlah pasokan tambahan premium di Jamali, Pemerintah akan memastikan kebutuhan atas premium dapat terpenuhi sepanjang tahun.

“Pokoknya seberapa pun kebutuhan masyarakat akan ditambahkan, belum tahu volumenya berapa,” imbuhnya. (cnb/ynk)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini