oleh

Kemenkumham Lampung Laksanakan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum

radarlampung.co.id – Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan administrasi hukum umum yang bertajuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM Tahun 2018 Tentang Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono BcIP, SH, MH, Kadiv Pelayanan Hukum Fatmawati, SH, MH., Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Daulat P. Silitonga, SH.M.Hum, Kasi Dokumentasi dan sekretariat MPPN ditjen AHU Kemenkumham RI Nunung Sumiati  dan dari Akademisi Universitas Lampung  DR. Tisnanta, SH, MH.

Kadiv Pelayanan Hukum kemenkumham Lampung Fatmawati, dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi layanan administrasi hukum umum ini adalah sebagai sarana diskusi dan mensosialisasikan peraturan yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI.

Foto bersama Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono BcIP, SH, MH, Kadiv Pelayanan Hukum Fatmawati, SH, MH., Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Daulat P. Silitonga, SH.M.Hum, Kasi Dokumentasi dan sekretariat MPPN ditjen AHU Kemenkumham RI Nunung Sumiati  dan dari Akademisi Universitas Lampung  DR. Tisnanta, SH, MH. bersama para peserta. Foto Anggri Sastriadi/radarlampung.co.id

“Sedangkan tujuannya yaitu pemahaman tentang tugas dan wewenang tim investigasi permasalahan notaris khususnya di wilayah Provinsi Lampung,” ujarnya pada Selasa (26/6) di Ballroom Novotel Lampung.

Peserta sosialisasi ini berjumlah seratus orang terdiri dari pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung, Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Lampung, Majelis Pengawas Wilayah Lampung, Majelis Pengawas Daerah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Lampung, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung.

Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono mengatakan, Tim investigasi permasalahan notaris wilayah dibentuk sebagai tindak lanjut dari program aksi atau target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018 yang telah ditetapkan. “Guna mengetahui kendala apa yang menyebabkan permasalahan notaris tersebut belum dapat diselesaikan maka perlu adanya tim investigasi,” terangnya.

“Tugas tim investigasi permasalahan notaris wilayah hanya untuk membantu majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris. Sebagaimana untuk mengetahui para notaris yang bermasalah dengan hukum, baik permasalahan hukum tersebut telah sampai pada proses peradilan maupun permasalahan notaris yang terjadi,” katanya.

Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Daulat P. Silitonga, mengatakan salah satu target kinerja Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia yang harus dilaksanakan tahun 2018 yakni, bulan ketiga pembentukan tim investigasi notaris wilayah, bulan keenam sosialisasi tim investigasi notaris, dan bulan kesembilan hasil investigasi notaris. “Tim investigasi ini harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat laporan kepada tim investigasi Kementerian Hukum dan HAM RI,” jelasnya.

Akademisi dari Universitas Lampung DR. Tisnanta, memaparkan proses investigasi notaris tidak dapat dilepaskan dari proses pengawasan, Undang-undang dari berbagai peraturan mengamanatkan kepada majelis pengawas, sumber kewenangan untuk melakukan investigasi adalah delegasi undang-undang dan tidak dapat di subdelegasikan.

Nunung Sumiati Kasi Dokumentasi dan sekretariat MPPN ditjen AHU Kemenkumham RI, mengatakan bahwa objek tim investigasi adalah notaris yang diduga melakukan tindak pidana. “Salah satu kewenangan tim investigasi ini dapat merekomendasikan pemblokiran akses notaris ke sistem aplikasi layanan AHU Online yang berkaitan dengan pekerjaan notaris tersebut,” pungkasnya. (rlo/ang)

Komentar

Rekomendasi